oleh

Sah Dikukuhkan, Nahkoda Baru DPP LKPN Menuju Visi Indonesia Emas 2045

banner 468x60

Jakarta, www.monitorkeadilan.com — Visi besar Indonesia Emas 2045 untuk menjadikan negara ini sebagai salah satu negara maju tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Tugas besar dan berat ini harus dipikul bersama oleh semua elemen bangsa, dan Lembaga Kemitraan Pembangunan Nasional (LKPN) sebagai organisasi kemasyarakatan non pemerintah dan non politik, turut aktif mengambil tanggung jawab dalam kerja besar dan kolektif di negeri ini.

Organisasi yang sudah berdiri sejak 11 Maret 2013 ini, baru saja menuntaskan agenda internal untuk merestrukturisasi postur organisasinya agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam berbagai bidang, terutama bidang sosial dan ekonomi di masa depan, dengan melakukan pergantian beberapa posisi strategis di Dewan Pengurus Pusat (DPP) LKPN.

banner 336x280

Acara Pengangkatan dan Pengukuhan DPP LKPN periode 2025 – 2030 diadakan di Hotel Blue Sky, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025), yang dihadiri Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum,  Ketua Umum dan para Ketua DPD (tingkat provinsi), DPC (Tingkat Kota/ Kabupaten).

Pengangkatan dan pengukuhan dipimpin langsung Dr. Djafar Ngabalin, S.PI., MPI selaku Dewan Pendiri LKPN.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pergantian “nahkoda” Ketua Umum DPP LPKN dari Dr. Hero Samudra, SH, MH kepada tokoh wanita tangguh Marwah Yunus Wambes, SE. Kepemimpinan (leadership) Ketua Umum baru diharapkan akan membawa akselerasi (percepatan) dalam meningkatkan kinerja LKPN. Visinya yang jauh ke depan siap membawa terobosan-terobosan baru dalam bentuk program kerja yang “out of the box” dari kepengurusan baru DPP LKPN.

Ketua Umum terpilih DPP LKPN periode 2025-2030 Marwah Yunus, SE

Ketua Umum yang dikenal rendah hati dan cerdas ini, walau seorang perempuan, diyakini memiliki semua atribut sebagai pemimpin yang mampu membangun dan menjaga soliditas pengurus LKPN dari level pusat hingga daerah, dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan bangsa yang semakin sulit diprediksi.

Sedang posisi Sekretaris Jendral di periode sebelumnya yang dijabat oleh Marwah digantikan oleh Noya Lenda Meilani, SH., MH. Dan Bendahara Umum Sri Rejeki, SE menggantikan Nur Astianna.

Ketua DPD LKPN Papua Barat Daya Ferdinan Pulubuhu menerima SK dari Ketua Umum DPP LKPNAcara ini juga sekaligus menjadi ajang penyerahan surat keputusan (SK) dari DPP LKPN ke DPD Papua Barat Daya yang notabene adalah provinsi yang baru terbentuk hasil pemekaran dari provinsi Papua Barat. SK diserahkan langsung oleh Ketua Umum baru, Marwah Yunus, kepada Ketua DPD Papua Barat Daya Ferdinan Pulubuhu yang didampingi oleh Bendahara DPD Papua Barat Daya, Susanto.

“LKPN sedang melakukan restrukturisasi, baik di DPP, DPD, dan DPC, untuk membuat program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, serta bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Program LKPN meliputi lampu penerang solar cell, operasi bibir sumbing, sunatan masal, operasi katarak gratis, memberikan bantuan korban banjir, korban rumah kebakaran, dan desa mandiri, untuk menjadikan masyarakat sejahtera. Dalam waktu dekat LPKN akan menyurati Presiden Prabowo untuk mendukung dan mengapresiasi program Pemerintah Pusat, terutama program Makan Bergizi Gratis, agar dapat melakukan sinerginitas,” kata Marwah Yunus selepas acara.

Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng.

banner 336x280