JAKARTA — Gegap gempita sambutan terhadap Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar
(AMIN) di berbagai daerah membuat masyarakat tidak percaya dengan hasil survei
yang menyebutkan elektabilitas capres-cawapres dari Koalisi Perubahan itu
masih rendah bahkan jeblok, terutama dalam konteks Jawa Timur.
Rakyat akhirnya menilai hasil survei yang terus dipublikasi itu hanya untuk
menahan laju tsunami dukungan kepada pasangan yang diusung NasDem, PKB, dan
PKS tersebut.
“Karena agak sulit mendobrak realitas tsunami dukungan ke AMIN maka narasinya
adalah diproduksi melalui survei, memainkan angka-angka persentase yang
terus-menerus diproduksi, yang intinya AMIN dijeblok,” jelas pengamat politik
Dr. Muhammad Iqbal Sabtu, 21 Oktober 2023.
Iqbal menjelaskan survei politik sejatinya dihasilkan dari metode ilmiah untuk
merekam dinamika persepsi atau opini publik pada saat rekaman data itu
dilakukan. Namun masalahnya banyak faktor yang bisa diciptakan akhirnya
terjadi bias survei. Misalnya, sebelum survei bisa saja sudah digelontorkan
berbagai skema bantuan.
“Kira-kira begini polanya. Setelah beli atau memesan sejumlah proyek survei,
lembaga survei itu mungkin memberi informasi mulai kapan wawancara dan di mana
lokasi PSU atau primary sampling unit,” ungkap dosen Universitas Jember (Unej)
ini.
“Lalu satu atau dua minggu sebelum survei ke PSU, saat itulah bisa saja
seluruh lokasi PSU ‘digelontorkan habis-habisan’ aneka variasi skema bantuan
apa pun agar saat rekaman data dilakukan sejatinya persepsi dan opini masih
hangat bisa dipengaruhi,” imbuh Iqbal.
Dugaan terjadinya bias survei semakin menguat karena pada umumnya lembaga
survei tak mau transparan soal hal-hal di luar metode ilmiah yang
dipakai.”Semua dugaan itu selalu ditanyakan oleh banyak pihak. Tapi kerap tak
satu pun menjawab dengan transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Akhirnya realitas survei persepsi atau opini yang dihasilkan lembaga survei
sejatinya bukan lagi cerminan nyata realitas sosial politik yang seutuhnya.
Terlebih lagi di abad disrupsi digital, era post-truth saat ini, di mana
perang informasi dan perang persepsi sangat masif disruptif terjadi.
“Maka di era pascakebenaran ini tidak lagi memandang penting kebenaran hakiki,
tapi lebih mementingkan bagaimana sesuatu bisa dipersepsikan sebagai yang
benar kendati sejatinya adalah salah, sesat dan menyesatkan,” paparnya.
“Maka tak heran, jika perang informasi dan persepsi dengan memanfaatkan
perangkat lembaga survei maupun pasukan buzzer, sudah jamak dilakukan demi
kepentingan pragmatisme politik,” lanjutnya.
Namun, para medioker pragmatisme politik tersebut, ujarnya, lupa bahwa sumber
daya dan relasi sosial spiritual dan kultural yang dimiliki mesin politik PKB.
Partai yang berbasis di Jatim dan Jateng dengan konstituen utama warga NU ini
punya ruang-ruang tausiyah dan islah dalam spektrum jejaring pondok pesantren
untuk meluruskan realitas yang seutuhnya terjadi.
“Maka menurut saya, sekecil dan serendah berapa pun hasil-hasil survei yang
dipersepsikan oleh lembaga survei kepada pasangan AMIN, sejatinya sudah tidak
lagi penting,” tukasnya.
Terlebih, dia menambahkan, pasangan AMIN dan Koalisi Perubahan saat ini
terlihat sangat menikmati dan bersyukur atas makin solidnya jejaring kerja
politik NasDem, PKB dan PKS. Selama AMIN melakukan safari politik, antusiasme
jutaan rakyat menyambut politik harapan perubahan itu terasa semakin membesar
menuju kemenangan.
Apalagi, pasangan AMIN sejatinya sudah mengalami kemenangan pertama setelah
mendaftar ke KPU pada Kamis kemarin dan resmi menjadi kontestan pada Pemilu
2024 tahun depan. Berbagai opini yang dibangun bahwa AMIN akan gagal mendaftar
dan Koalisi Perubahan akan bubar tidak terbukti. Ternyata Koalisi Perubahan
solid dan puluhan ribu rakyat ikut mengantarkan AMIN ke KPU.
“Sekali lagi, realitas survei persepsi atau opini sejatinya bukan cerminan
nyata realitas sosial politik yang seutuhnya,” pungkasnya. (*)
Komentar