oleh

STATUS MANTAN MENTAN TAK PENGARUHI PENYIDIKAN DUGAAN PEMERASAN

banner 468x60

JAKARTA — Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan status tersangka mantan
Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak mempengaruhi proses penyidikan kasus
dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK.

Penetapan tersangka Syahrul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan
Kementerian Pertanian telah resmi diumumkan oleh KPK semalam.

banner 336x280

“Proses penyidikan masih terus berlangsung,” ujar Direktur Reskrimsus Polda
Metro Jaya, Kombes. Pol. Ade Safri Simanjuntak, S.I.K., M.Si., dilansir dari
CNN, Kamis (12/10/23).

Dalam proses penyidikan ini, sejumlah saksi pun telah dimintai keterangan oleh
penyidik Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah
Syahrul.

“Pemeriksaan terhadap SYL dalam rangka penyidikan sudah dilakukan pada tanggal
9 Oktober,” ujarnya.

Selain Syahrul, penyidik juga telah memeriksa Kapolrestabes Semarang, Kombes.
Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum., Kemarin Ia diperiksa selama kurang
lebih tujuh jam.

Baca Juga: Polisi Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Obat Keras di
Indramayu

“Adapun pemeriksaan pastinya untuk menggali seputar peristiwa dugaan tindak
pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang ditangani oleh tim penyidik
Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Sebagai informasi sebelumnya, KPK telah menetapkan eks Mentan Syahrul Yasin
Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian
Pertanian.

KPK juga menjerat Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur
Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan
Muhammad Hatta.

Syahrul dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12
huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga menerima laporan dugaan pemerasan yang
dilakukan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul.

Kasus yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini telah masuk ke
dalam tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada Jumat 6 Oktober. Dalam
kasus ini, penyidik menggunakan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau
Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 65 KUHP. (*)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan