JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan laporan dugaan penyelewengan
Dana Pensiun (Dapen) 4 BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada
Selasa (3/10) lalu. Merespon hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Andre
Rosiade mendukung langkah Erick dalam membongkar temuan dugaan penyelewengan
Dapen yang dikelola BUMN tersebut.
“Kita mendukung penuh langkah Kementerian BUMN melapor ke Kejagung dan meminta
Kejagung tangkap dan proses hukum pelakunya,” kata Andre kepada media, Selasa
(3/10/2023). Diketahui, empat BUMN yang dilaporkan Erick adalah PT Inhutani
(Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau
PTPN, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mendukung Erick untuk melakukan perbaikan
sistem pengelolaan Dapen di BUMN. Ia pun mengapresiasi langkah Kementerian
BUMN yang meminta audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Saya rasa langkah BUMN mengajak bersama-sama BPKP sudah tepat. Ini juga bisa
menjadi dasar perbaikan sistem Dapen di BUMN ke depannya,” jelas Andre. Andre
mengatakan, perbaikan sistem pengelolaan Dapen perlu dilakukan agar tidak ada
oknum yang bisa merugikan pensiunan BUMN.
Sebagai informasi, Erick telah menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin
terkait temuan dugaan kerugian pengelolaan Dapen BUMN. Erick mengatakan 70
persen dana pensiun yang dikelola BUMN ‘sakit’.
Erick kemudian berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk membawa ke Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait temuan awal empat dana
pensiun untuk diaudit. Hasilnya, ditemukan adanya kerugian negara Rp300
miliar. (*)
Komentar