JAKARTA — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan
diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda)
guna mengatasi permasalahan krisis air. Dengan menyiapkan langkah jangka
panjang, Pemerintah Pusat diharapkan menjadi ujung kebijakan dalam mengatasi
krisis air bersih.
“Jadi krisis air bersih bukan hanya tanggung jawab Pemda saja, tapi pusat pun
harus bisa turut berperan. Termasuk dengan mencakup investasi infrastruktur
pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga pusat tidak seperti lepas tangan
terhadap kendala di daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan
Darmawan Aras dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Senin
(25/9/2023).
Selain teknologi pemurnian air, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai
diperlukan langkah lain yang dapat dilakukan Pemerintah. Mulai dari memperluas
ruang tampung air dengan pembangunan bendungan hingga menyediakan tempat titik
suplai air di berbagai daerah terdampak.
Lebih lanjut, Iwan Aras mendorong Pemerintah untuk cepat bergerak melakukan
langkah aktif dalam mengatasi masalah krisis air. Iwan Aras mengatakan,
kesulitan air bersih yang dialami warga dapat berdampak pada banyak hal.
“Karena air bersih adalah kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat. Dengan
meluasnya masalah krisis air, harus ada intervensi yang akurat dari Pemerintah
sehingga kesulitan yang dihadapi warga tidak berkepanjangan,” tandasnya.
Di sisi lain, Iwan Aras menyoroti dampak negatif dari krisis air bersih. Ia
menilai, ketidakstabilan pasokan air dapat mengganggu produksi pertanian,
mengurangi hasil panen, dan meningkatkan harga makanan yang pada akhirnya
berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.
“Selain itu penurunan pasokan air bersih dapat mengganggu operasi industri,
mengurangi produksi, dan meningkatkan biaya operasional. Hal ini dapat
mengakibatkan penurunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional,” sebut Iwan
Aras.
Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini mengingatkan, ketidaktersediaan air
bersih yang memadai juga dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular
yang terkait dengan air. Penyakit tersebut, menurut Iwan, seperti diare,
kolera, dan penyakit kulit.
“Masyarakat dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah adalah yang paling rentan
terhadap penyakit-penyakit ini. Oleh karena itu, prioritas utama Pemerintah
haruslah melibatkan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman
krisis air bersih. Salah satunya dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan
air,” paparnya. (*)
Komentar