JAKARTA, MONITORKEADILAN — Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo
menyayangkan beredarnya wacana mengenai Pandemi 2.0 dan isu lockdown pada
tahun 2023 di media sosial yang menghebohkan jagat maya. Isu tersebut menjadi
ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat karena disampaikan oleh seorang
praktisi kesehatan.
“Saya sangat menyayangkan karena ini sudah masuk media sosial. Ada juga yang
percaya sesuatu yang tidak benar secara ilmiah tapi disampaikan oleh orang
yang punya tendensi. Jadi saya kira banyak rakyat yang percaya sehingga
membuat bingung masyarakat,” ungkap Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulis,
Selasa (12/9/2023).
Diketahui unggahan seorang praktisi makanan kesehatan dan ahli epidemiologi
molekuler bernama dr. Tifauzia Tyassuma atau dr.Tifa membuat ramai media
sosial. Sebab ia menuliskan bahwa Pandemi 2.0 ternyata dimajukan menjadi 2023,
dari yang dijadwalkan tahun 2025.
Dokter tersebut juga mengklaim dalam sebulan atau dua bulan Indonesia akan
kembali mengalami lockdown. Termasuk juga dengan adanya aturan work from home
(WFH), dan penggunaan masker. Hal tersebut buntut polusi udara yang semakin
parah dan varian terbaru Covid-19, yakni Eris sudah masuk ke Indonesia.
Rahmad pun mengingatkan agar seseorang bijak dalam bermedia sosial, apalagi
yang bersangkutan mempunyai latar belakang akademisi di bidang kesehatan.
Sebab dengan latar belakang ilmu kesehatan, praktisi dapat membuat masyarakat
percaya dengan informasi yang disampaikannya.
“Untuk itu saran saya bijaklah bermedia sosial bagi siapapun yang berlatar
belakang akademis, bergelar apapun yang berlatar belakang akademik, tolong
menyampaikan yang akademik juga. Praktisi kesehatan jangan salah dan asal
kasih informasi,” ungkap Rahmad.
Terlebih, banyak masyarakat yang percaya akan perkataan seseorang dengan latar
belakang yang mengerti tentang fenomena Pandemi. Rahmad menilai, informasi
yang salah tak hanya menyebabkan keresahan publik tapi juga menimbulkan
persepsi buruk terhadap pemerintah.
“Kan tidak semua masyarakat yang membaca di media sosial itu memiliki akademis
yang cukup untuk menelaah. Repot kalau menganggap seolah-olah benar kalau
pandemi itu direncanakan apalagi bisa dimajukan. Sehingga mendiskreditkan
Pemerintah dan mendiskreditkan pihak lain,” tuturnya.
Rahmad juga menganggap pernyataan dr.Tifa merupakan hal yang tidak dapat
dibuktikan kebenarannya. Sebab pandemi merupakan musibah kesehatan yang tidak
bisa direncanakan, apalagi dimajukan seperti yang disampaikan sang dokter.
“Meskipun banyak juga yang menertawakan, masa ada sih pandemi direncanakan
apalagi dimajukan kayak agenda yang bisa direncanakan aja. Musibah pandemi itu
tidak bisa direncanakan, apalagi dimajukan seenaknya sendiri,” tegas Rahmad.
Legislator Dapil Jawa Tengah V ini mengingatkan agar semua pihak tidak
sembarangan menyampaikan informasi perihal Pandemi sebelum memiliki data yang
valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Rahmad juga menyebut pandemi dan
lockdown merupakan isu sensitif di mana banyak masyarakat yang hingga saat ini
masih berjuang memulihkan perekonomian dan kehidupan sosialnya usai Pandemi
Covid-19 berlalu.
“Perlu saya ingatkan informasi yang salah tapi seringkali dan diulang-ulang
dalam media sosial bisa menjadi sesuatu yang keliru tapi dianggap benar.
Ujungnya adalah rakyat yang menjadi korban karena informasi yang salah, yang
rugi adalah kita semua,” tegasnya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah membantah pernyataan dr.Tifa. Apalagi
pernyataan dr.Tifa diyakini banyak pihak tidak berbasis sains, alias teori
konspirasi belaka. Imbauan dr.Tifa terkait penggunaan sejumlah obat untuk
mencegah jatuh sakit seperti ivermectin dan hidrokloroquin juga belum memiliki
kajian ilmiah lebih lanjut.
“Pemerintah harus semakin menggencarkan sosialisasi dan edukasi untuk
menangkal hoaks semacam ini. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat
Indonesia untuk memilih dan memilah informasi yang dapat dipercaya,” tutup
Rahmad. (*)
Komentar