JAKARTA, MONITORKEADILAN — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati merasa
prihatin atas naiknya harga beras secara drastis. Anis ini secara tegas
menyampaikan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dan segera bergerak
untuk melakukan mitigasi. Terlebih, menurutnya masyarakat Indonesia masih
berada dalam fase pemulihan ekonomi.
“Pemerintah harus bergerak, kenaikan ini semakin menekan rakyat yang masih
dalam kondisi pemulihan ekonomi,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu
dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (11/9/2023).
Harga beras terus melambung sejak Agustus 2023, dan dalam beberapa pekan
terakhir terus terbang ke atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, meroket
cetak rekor baru. Menurut data Panel Harga Badan Pangan. Pantauan di lapangan,
harga beras bahkan sudah ada yang berkisar Rp16.000-17.000 per kg dan
berpotensi mencapai harga Rp 1 juta per karung.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini pun
menyoroti inflasi beras, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi
harga beras tembus 13,76 persen (yoy) pada Agustus 2023. “Pemerintah harus
bertanggung jawab atas meroketnya harga beras. Bayangkan, ini Inflasi beras
tertinggi sejak Juni 2012, semua pihak baik pemerintah dan BI harus bersama
mengatasi,” katanya.
Anis juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar agar harga
beras bisa kembali normal. Dirinya juga menyebut ketergantungan impor
Indonesia yang tinggi akan beras menyebabkan pengendalian harga beras kian
sulit. Lebih lanjut, Anis juga mengingatkan agar pemerintah serius menjaga
ketahanan pangan Indonesia dengan serius menyejahterakan petani.
“Solusi pemerintah jika harga beras tinggi ialah selalu impor, bahkan
mengimpor di musim panen yang sangat merugikan petani, sehingga produksi beras
Indonesia selalu turun akibat minat menanam turun. Hanya kebijakan yang
orientasinya menyejahterakan petani lah yang akan menolong negara ini akibat
gejolak harga pangan terutama beras, selama ini itu tidak hadir karena
solusinya selalu jangka pendek” lanjutnya.
Legislator Dapil DKI Jakarta I ini menyebut biaya produksi beras Indonesia
yang tertinggi di antara negara produsen, menjadikan beras Indonesia tidak
memiliki daya saing yang cukup dan menjadi rawan impor.
“NTP (Nilai Tukar Petani) yang merupakan indikator kesejahteraan petani,
utamanya NTP petani pangan selalu paling rendang dibandingkan NTP sektor
lainnya, sehingga wajar profesi petani beras kian langka, padahal merekalah
harapan disaat harga global menghantam,” kata Anis menutup pernyataan
resminya. (*)
Komentar