oleh

KAWIN TANGKAP DI SUMBA, BEGINI PENJELASANNYA

banner 468x60

JAKARTA, MONITORKEADILAN — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KemenPPPA) menaruh perhatian serius terhadap dugaan kasus
kawin tangkap yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
(NTT) yang terjadi pada Kamis (7/9) lalu.

“Kasus seperti ini tentu mencederai hak perempuan untuk hidup aman tanpa
kekerasan. Kasus kawin tangkap terjadi sebagai pergesekan dalam aspek budaya
yang sudah sepatutnya kita hentikan bersama demi melindungi para perempuan
dari kekerasan seksual berbalut budaya. Kawin tangkap merupakan bentuk
penculikan dan kekerasan terhadap perempuan. Tentu ini dapat dikategorikan
sebagai tindakan kriminal dan bukan bagian dari adat. Selain itu, ada peranan
relasi kuasa dalam kasus-kasus kawin tangkap yang tidak selayaknya
dilanggengkan,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna
Susianawati, di Jakarta, Sabtu (9/9).

banner 336x280

Terkait kasus kawin tangkap di Provinsi NTT, Ratna menggarisbawahi telah
ditandatanganinya Nota Kesepahaman Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
di Kabupaten Sedaratan Sumba oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah
Daerah Sedaratan Sumba pada 2020 lalu. “Untuk itu, kami mohon aparat penegak
hukum untuk menindak tegas setiap praktik kawin tangkap. Jangan sampai alasan
tradisi budaya dipakai hanya sebagai kedok untuk melecehkan perempuan dan
anak,” tegas Ratna.

Ratna mengatakan, selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus ini
dapat dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS), yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf e jo Pasal 10. Dalam
UU TPKS dinyatakan, setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan
seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan
kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya
atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp200 juta.

“Pada ayat selanjutnya disebutkan, salah satu pemaksaan perkawinan yang
dimaksud adalah pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya.
Namun, pasal tersebut dapat diterapkan ketika pemaksaan perkawinan telah
dilakukan sehingga dapat memenuhi unsur-unsur pidana. Berdasarkan informasi
kami didapatkan, seluruh pelaku, orang tua salah satu pelaku, dan korban
langsung diamankan pada hari kejadian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
terkait video dugaan kasus kawin tangkap yang viral di media sosial,” kata
Ratna.

Ratna menuturkan, pihaknya akan mengawal kasus tersebut dan terus
berkoordinasi intens dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sumba Barat
Daya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Provinsi NTT, Kepolisian Daerah Provinsi NTT, dan Kepolisian Resor Kabupaten
Sumba Barat Daya.

“Kami akan memantau perkembangan penanganan kasus dan pendampingan korban
sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban. Kami juga
mendorong organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan PPPA untuk terus
memantau perkembangan kasus tersebut dan memberikan layanan sesuai kebutuhan
korban sebagaimana yang diamanatkan dalam UU TPKS,” ujar Ratna.

KemenPPPA mengajak masyarakat yang mengalami, mendengar, melihat, atau
mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk berani melapor ke
lembaga-lembaga yang telah diberikan mandat oleh UU TPKS, seperti UPTD PPA,
Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan Kepolisian. Masyarakat juga dapat
melapor melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp
08111-129-129. (*)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan