JAKARTA, MONITORKEADILAN — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong digitalisasi layanan
perizinan event secara terintegrasi untuk semakin menggerakkan ekonomi
kreatif. Ini merupakan bagian dari aktualisasi reformasi birokrasi sesuai
arahan Presiden Joko Widodo.
“Jadi memang Presiden Jokowi dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu
memutuskan untuk memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Ada 9 prioritas yang sedang diperbaiki pemerintah, salah satunya perizinan
event yang hari ini diujicobakan,” ujar Menteri Anas yang juga Koordinator
SPBE Nasional saat konferensi pers uji coba digitalisasi perizinan event di
kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta,
Senin (11/09).
Hadir Menparekraf Sandiaga Uno, Asisten Operasi Kapolri Irjen Verdianto
Iskandar Bitticaca, Wakabaintelkam Polri Irjen Pol Merdisyam, Deputi Bidang
Teknologi Informasi Kementerian Investasi Andi Maulana, dan Direktur Telkom
Fajrin Rasyid.
Anas mengatakan, penyelenggaraan event yang merupakan bagian dari ekonomi
kreatif bisa menjadi salah satu pengungkit perekonomian. Apalagi, sektor
ekonomi kreatif telah membuka jutaan lapangan kerja.
20230911 Digitalisasi Izin Event Menteri PANRB Semakin Banyak Event di RI Buka
Lapangan Kerja 1
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga terkait yang
telah bekerja keras mewujudkan digitalisasi pelayanan perizinan event secara
terintegrasi melalui pemangkasan bisnis yang signifikan.
“Dengan pemangkasan proses bisnis, kemudahan perizinan, dan deregulasi, kita
di pemerintah, ada Kapolri, Menparekraf, Menteri Investasi, Menteri BUMN yang
dikoordinasikan Menko Marvest, berharap event-event semakin banyak hadir,
termasuk band-band Indonesia dan dunia untuk menggerakkan ekonomi lokal,” ujar
mantan Bupati Banyuwangi ini.
Kerja sama ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor berbagai
instansi pemerintahan adalah hal yang mungkin dilakukan. Sinergi dan
kolaborasi tersebut nyatanya telah menjadi budaya pemerintah Indonesia,
terutama untuk mempermudah masyarakat maupun dunia usaha untuk berinteraksi
dengan pemerintah.
“Ini angin segar untuk para event organizer, para promotor, karena sudah
semakin simpel. Misalnya tidak perlu rekomendasi Polsek, artinya itu ada
pemangkasan proses bisnis. Tadi ada teman-teman Asosiasi Promotor Musik yang
berharap proses izin event seperti di luar negeri, submit-nya di satu tempat
dan cepat. Saya kira itu sudah terakomodasi di digitalisasi layanan yang hari
ini diujicobakan,” imbuh Anas.
20230911 Digitalisasi Izin Event Menteri PANRB Semakin Banyak Event di RI Buka
Lapangan Kerja 3
Dalam digitalisasi layanan perizinan event yang diujicobakan, semua sistem
antar-instansi telah terintegrasi, termasuk sistem di OSS dan Polri. Bila dulu
penyelenggara event harus mengisi izin secara terpisah di banyak instansi,
sekarang cukup dalam satu sistem.
“Dan sesuai arahan Presiden Jokowi, ini bukan aplikasi baru. Tapi ada
interoperabilitas. Polri, Tim Transisi dari BUMN seperti Telkom dan Peruri,
Kemenparekraf, Kementerian Investasi, dan kementerian/lembaga lain luar biasa
mengorkestrasi ini,” ujar Anas.
Menteri Parekraf Sandiaga Uno mengatakan, event menjadi pendorong yang efektif
dalam menggeliatkan perekonomian. “Kita harapkan ini menjadi dorongan karena
3.000 event di Indonesia tahun ini akan menyumbang Rp162 triliun dan
menciptakan banyak lapangan kerja,” tutur Sandiaga Uno.
Ia menambahkan, uji coba ini menjadi ajang bagi pemerintah untuk terus
memperbaiki kualitas layanan kedepan. Sehingga masyarakat terutama pelaku
usaha pertunjukan sebagai user diharapkan aktif dalam memberikan masukan
terkait digitalisasi layanan perizinan ini. (*)
Komentar