BANDUNG, MONITORKEADILAN — KPU terbuka untuk kerja sama dengan kampus atau perguruan tinggi, karena KPU tak bisa kerja sendiri sehingga pelibatan kampus menjadi penting. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui magang karena tahapan Pemilu 2024 saat ini masih berjalan.
Hal ini ditekankan Anggota KPU Yulianto Sudrajat saat menerima audiensi Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Nurul Nurhandjati terkait kerjasama magang mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di ruang rapat pleno, Jumat (8/9/2023).
Mahasiswa yang akan magang di KPU, kata Drajat dapat ditempatkan di beberapa bagian yang sebidang dengan jurusannya, seperti mahasiswa FISIP bisa masuk di bagian humas, terutama yang jurusan komunikasi.
Drajat menilai mahasiswa jurusan komunikasi punya perspektif dari berbagai literasi atau referensi khususnya mengemas pesan-pesan sosialisasi kepemiluan. Selain di humas, lanjut Drajat, bisa di pengelolaan media sosial di KPU, juga situs web KPU sebagai sarana keterbukaan informasi publik. Tak hanya itu, lanjut Drajat, ada juga Pusdatin KPU yang dapat menjadi tempat magang mahasiswa untuk terjun langsung mengelola data.
“Tak hanya berkontribusi magang di KPU, mahasiswa juga berpeluang menjadi penyelenggara pemilu dengan menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Untuk KPPS, Drajat menyampaikan mahasiswa menjadi opsi alternatif untuk mengisi kekosongan KPPS yang akan dibentuk sebulan sebelum hari H pemungutan suara. Itu sebagai antisipasi seandainya ada kekurangan,” kata Drajat.
Drajat menekankan terkait magang, mahasiswa dapat ditempatkan ke KPU daerah sebagai alternatif, selain di KPU Pusat atau satker KPU di DKI Jakarta.
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Nurul Nurhandjati menyampaikan perlunya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KPU atas tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU).
KPU, kata Nurul, sesuai dengan bidang mahasiswa FISIP, dengan capaian pembelajaran adalah mahasiswa FISIP bisa mengerti politik Indonesia dan mengetahui praktik-praktik politik di Indonesia. “Capaian pembelajaran sudah ditentukan sejak awal, ada evaluasi, ujiannya, presentasinya,” kata Nurul.
Turut hadir, Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UI dan Peneliti Puskapol UI, Tenaga Ahli serta jajaran Setjen KPU. (*)
Komentar