www.monitorkeadilan.com, Sorong — Papua Barat Daya baru saja menjadi provinsi baru, salah satu geliatnya tercermin dengan terbentuknya kepengurusan baru RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) di tingkat Provinsi. Tanggal 7 Agustus 2023 ditetapkan sebagai hari lahir RAPI Papua Barat Daya (PBD), karena di tanggal itu, untuk pertama kali kepengurusan RAPI Daerah 35 Papua Barat Daya dilantik.
Sebenarnya persiapan mulai terbentuk panitia dari tanggal 25 Maret 2023 sampai terlaksananya Musda (musawarah Daerah) I Rapi PBD pada 6 Agustus 2023.
Pelaksanaan Musda IRAPI PBD diikuti oleh 2 bakal calon ketua sampai dengan pemilihan dan dilakukan pemilihan dengan cara perwakilan wilayah lewat utusan dan peninjau yang diberi mandat. Dalam pemilihan diberikan hak pilih setiap wilayah hanya 1 suara.
Maka hanya 3 suara yang dilakukan dalam proses pemilihan. Wilayah yang mengikuti Musda adalah Wilayah 01 Kabupaten Sorong, Wilayah 02 Kota Sorong dan Wilayah 03 Kab Sorong Selatan.
“RAPI Provinsi baru terbentuk, saya berharap rekan-rekan bisa memajukan RAPI Papua Barat Daya bersama-sama, jangan ada gesekan-gesekan.” Harap Ketum RAPI Pusat, H. Riza Fachrial , SE.
Soal call sign, RAPI akan berkoordinasi dengan SDPPI agar anggota dapat bermutasi, RAPI mengusahakan hanya akan berubah kode regional saja. Tapi tetap butuh kerja keras karena itu butuh pengusulan, tidak berubah begitu saja.
Untuk persoalan kantor kesekretariatan daerah, pengurus di daerah diminta untuk mengajukan usulan-usulan dalam bentuk surat formal atas nama lembaga, bukan disampaikan secara informal, apalagi usulan disampaikan melalui media sosial seperti facebook dan tiktok.
Katua RAPI Daerah 35 Papua Barat Daya terpilih H. Miftahudin, S.Pd, M.Kes. menyampaikan, “Kami akan mulai bekerja dengan mengurus perizinan, teknis kesekretariatan, dan kerjasama antar lembaga. Termasuk pembentukan kepengurusan baru di level lebih rendah, seperti di Raja Ampat, teman-teman sudah siap.”
Beberapa posisi strategis struktural RAPIDA 35 Papua Barat Daya diisi oleh nama-nama yang cukup familiar. Untuk Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Daerah (DPPOD), ketua H. Muhammad Amin, sedang anggota terdiri dari enam orang : Ansori, S.Pd, M.Pd, Manan Maulid, Herlin Sasabone, ST, MM, Aldeerfred Hursepuny, S, STP, Suwona, dan Ilyas Ramlan.
Kepengurusan daerah: H. Miftahudin, S.Pd, M.Kes(Ketua), Iman Latuconsina (Wakil Ketua I), Vecky A. Tinungki ( Wakl Ketua II), Yohannes Choice Matunita, SH (Wakil Ketua III), Jemmy Kalimasa, S. Th., M. Th. (Sekretaris), Santoso, S.An (Bendahara)
Komentar