Jakarta, monitorkeadilan — Laju vaksinasi Covid-19 dikhawatirkan bakal melambat. Itu terkait dengan kebijakan negara-negara produsen vaksin yang memperketat keran ekspor.
Saat ini di sejumlah negara seperti India, Filipina, Papua Nugini, serta beberapa negara di Amerika Selatan seperti Brazil, terjadi lonjakan ketiga dari kasus aktif Covid-19.
Keadaan itu memaksa negara-negara yang memproduksi vaksin di lokasi-lokasi tersebut melakukan embargo sehingga vaksin hanya boleh dipergunakan di negara masing-masing.
Kebijakan embargo vaksin mempengaruhi ratusan negara di dunia, termasuk Indonesia yang belum dapat membuat vaksin sendiri.
Jumlah vaksin yang tadinya tersedia untuk bulan Maret dan April masing-masing 15 juta dosis atau total 30 juta dosis, hanya bisa diperoleh sebanyak 20 juta dosis.
“Kita atur kembali sehingga kenaikannya tidak secepat sebelumnya. Karena memang vaksinnya yang berkurang suplainya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sesuai kabar dari Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, drg. Widyawati, MKM, Selasa (6/4).
Ia mengharapkan dapat dilakukan negosiasi dengan negara-negara produsen vaksin.
“Mudah-mudahan bulan Mei bisa kembali normal sehingga kita bisa melakukan vaksinasi dengan rate seperti sebelumnya yang terus meningkat,” ucap Budi.
Terkait dengan keterbatasan suplai vaksin, lanjut Budi, prioritas penerima vaksinasi mesti diperjelas. Prioritas diatur berdasarkan risiko terpapar.
Data yang ada di Kementerian Kesehatan menunjukkan dari 1,5 juta yang terpapar, sebanyak 10% nya Lansia di atas 60 tahun. Tapi dari 100% yang wafat, 50% nya adalah Lansia.
“Jadi kelihatan sekali bahwa teman-teman kita di atas 60 tahun itu berisiko tinggi. Kalau kita lihat yang masuk rumah sakit yang wafat untuk non Lansia hanya sekitar 10% dari total yang masuk, tapi kalau Lansia hampir tiga kali lipat,” tutur Budi.
Oleh karena itu dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini akan diarahkan untuk disuntikkan kepada Lansia.
Komentar