Jakarta, monitorkeadilan — Mudik lebaran tahun ini dipastikan jauh lebih ramai ketimbang tahun lalu. Seperti diketahui tahun lalu mudik lebaran alias pulang kampung berlangsung jauh lebih sunyi karena warga dilarang ke luar kota untuk mencegah penularan Covid-19.
Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini Kementerian Perhubungan tidak akan membuat larangan yang bermaksud mudik lebaran alias pulang kampung.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyebut pihaknya masih akan membahas kebijakan mudik Idul Fitri 2021 dengan sejumlah instansi terkait.
Menurut Budi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki kewenangan memutuskan kepastian diperbolehkan atau tidak mudik pada masa pandemi Covid-19.
Meski tak ada larangan, namun dipastikan bakal terdapat mekanisme protokol kesehatan (prokes) secara ketat yang akan diluncurkan Kemenhub bersama dengan Gugus Tugas Covid-19.
“Terkait dengan agenda mudik pada lebaran 2021 nanti, pada prinsipnya pemerintah melalui Kemenhub tidak akan mengeluarkan larangan. Namun, kami akan melakukan koordinasi bersama tim Gugus Tugas Covid-19 untuk mengatur mekanisme mudik secara ketat. Misalnya dengan melakukan tracing pada mereka yang akan pergi mudik,” ungkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (16/3).
Selain menegaskan akan membuat mekanisme prokes secara ketat untuk mengganti aturan larangan mudik, Budi juga telah melakukan pemetaan beberapa isu penting. Salah satunya, perihal lonjakan penumpang pada mudik lebaran nanti.
“Kami sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa isu penting. Pastinya nanti akan terjadi lonjakan, sebab program vaksinasi yang dilakukan pemerintah ini sudah otomatis akan membuat masyarakat ingin bepergian khususnya mudik,” jelas Budi.
Budi memprediksi, tahun ini bakal terjadi lonjakan arus mudik ke kampung halaman. Hal itu tidak saja terjadi di Jawa, akan tetapi seluruh nusantara.
Komentar