Jakarta, monitorkeadilan — Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton di tahun 2021 mendapat perlawanan dua orang anggota DPR RI. Dua legislator nyatakan tak setuju impor beras karena akan sengsarakan petani dalam negeri.
Di tengah gencar informasi tentang keberhasilan pemerintah membangun food estate di berbagai tempat, mencuat kabar pemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini.
Tak pelak kalangan DPR RI pun bersuara kencang terkait rencana impor yang dinilai menguntungkan ketenagakerjaan petani di luar negeri dan sebaliknya mempersempit potensi pemasaran produk petani dalam negeri.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dengan tegas menyatakan menolak rencana tersebut.
Menurutnya rencana impor beras 1 juta ton di tahun 2021 mengundang tanda tanya besar. Pasalnya sejauh ini pemerintah selalu mengatakan hasil tanam membaik.
“Tapi impor kok jalan terus?” kata Akmal melalui siaran pers, Minggu (7/3).
Sementara Anggota Komisi IV DPR RI Slamet berkaitan dengan rencana impor beras, justru mempertanyakan program food estate yang selalu disebut berhasil dengan baik.
Menurutnya jika food estate berhasil baik, untuk apa impor beras?
Karena itu politisi asal Sukabumi Jawa Barat tersebut mendesak agar pemerintah transparan seputar food estate.
Beberapa waktu lalu pemerintah menyebut, food estate yang menggunakan teknologi pertanian presisi dapat menghasilkan 3 hingga 4 kali lebih banyak ketimbang menggunakan teknologi biasa.
“Pemerintah sudah memulai proyek Food Estate seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi. Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya, dengan hitungan, 165 ribu hektar dikali 17 ton, maka seharusnya ada 2,8 juta ton tahun ini. Lalu untuk apa lagi impor 1 juta ton?” tanya Slamet, seperti dalam portal DPR RI, Minggu (7/3).
Dikatakannya, food estate telah menyerap banyak anggaran, termasuk pupuk yang sebelumnya dialokasikan untuk petani.
“Jangan sampai anggaran dan pupuk yang sudah terbatas dialihkan dari petani ke Food Estate, tetapi tidak menambah produksi panen nasional,” tegas Slamet.
Andi Akmal Pasluddin mengatakan, kebijakan beras selalu banyak kontraproduktif jika berhubungan dengan kebijakan impor.
Dikatakan, produksi padi pada kurun Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling. Di masa yang sama setahun sebelumnya, 19,99 juta ton.
“Berarti kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Seharusnya pemerintah menahan dulu impor beras,” ungkapnya.
Sementara itu akhir tahun lalu Akmal memperkirakan terjadi surplus beras sebanyak 2,5 juta-8,5 juta ton beras.
Ditegaskan Akmal bahwa dirinya bukanlah anti kebijakan impor. “Bukannya anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sunggu sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri,” tegas Akmal dikutip dari portal DPR RI.
Komentar