Maumere, monitorkeadilan — Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya utang di Nusa Tenggara Barat. Bukan hanya satu, tetapi empat utang itu saat ini sedang diproses.
Empat utang Jokowi di NTT, sangat penting bagi daerah dan masyarakat setempat. Sebab keempatnya berupa pembangunan bendungan.
Presiden Jokowi telah menjanjikan akan membangun tujuh bendungan di NTT. Dari jumlah itu tiga di antaranya telah diresmikan dan beroperasi.
Tiga bendungan adalah Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang yang diresmikan tahun 2018, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu diresmikan tahun 2019, dan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka diresmikan pada Selasa (23/2) kemarin.
Saat meresmikan Bendungan Napun Gete itulah Presiden Jokowi memaparkan pihaknya merencanakan membangun tujuh bendungan di NTT.
Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Jokowi meresmikan Bendungan Napun Gete dengan menekan tombol sirine dan menandatangani prasasti.
Selain Menteri Basuki, ikut mendampingi Presiden yakni Sekretaris Kabinet Pranono Anung, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo dan Uskup Maumere Mgr. Martinus Edwaldus.
Air kunci kemakmuran
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengatakan bahwa kunci kemakmuran di NTT adalah air. Karena itu pemerintah akan membangun lebih banyak bendungan di daerah tersebut ketimbang di daerah lain.
“Kunci kemakmuran di NTT ini adalah air, begitu ada air semua bisa ditanam, tanaman tumbuh, buahnya diambil, daunnya bisa dipakai untuk peternakan karena di NTT juga sangat bagus untuk peternakan,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, sisa empat bendungan saat ini dalam proses. “Tapi tadi pagi gubernur minta tambahan dua lagi, padahal provinsi yang lain paling banyak dua atau satu bendungan. Tapi di sini memang bendungan sangat dibutuhkan seperti Napun Gete ini, yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati,” terangnya.
Mengairi 300 hektar lahan
Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Airlangga Mardjono saat menyampaikan laporannya dihadapan Presiden mengatakan, Bendungan Napun Gete memiliki kapasitas tampung 11,2 juta m3 dan direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 300 hektar. Diharapkan dengan selesainya bendungan ini nanti dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 khususnya di bidang pertanian.
Bendungan Napun Gete selain memiliki luas genangan 99,78 hektar (Ha) juga memiliki keistimewaan yaitu base flow-nya lebih bagus dari Rotiklot di Kabupaten Belu dengan kapasitas tampung 3,3 juta meter kubik dan Raknamo di Kabupaten Kupang yang memiliki kapasitas 13 juta meter kubik.
Selain untuk irigasi, bendungan multifungsi ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku di Kabupaten Sikka sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 meter kubik per detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,1 MW. Bendungan ini juga bermanfaat sebagai lahan konservasi serta pariwisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pembangunan Napun Gete menggunakan biaya APBN sebesar Rp 880 miliar yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero) dengan masa pelaksanaan sejak Januari 2017. Selama masa Pandemi Covid-19, pekerjaan pembangunan bendungan tidak dihentikan untuk menjaga kesinambungan roda perekonomian, terutama penyediaan lapangan kerja bagi kontraktor, konsultan dan tenaga kerja konstruksi beserta kegiatan yang mengikutinya.
Selain tiga Bendungan yang sudah diresmikan Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu dan Napun Gete di Kabupaten Sikka. Dua bendungan tengah dalam konstruksi, yakni Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang, Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo tengah dalam masa pelelangan.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Utama (Dirut) PT Nindya Karya Haedar A Karim, Direktur Produksi & HSE PT. Nindya Karya Firmansyah, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang – Ditjen Sumber Daya Air Agus Sosiawan, Kepala BPJN NTT Muktar Napitupulu, Kepala BP2JK NTT Andi Simil dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan NTT Jublina D. Bunga.
Komentar