Jakarta, monitorkeadilan — Pemerintah akan berupaya meringankan beban pelaku industri media. Salah satunya dengan membebaskan PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung pemerintah.
“Artinya pajak dibayar pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021,” ucapnya.
Jokowi pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengawal kebijakan ini. Selain itu, untuk membebaskan industri media dari PPh Badan hingga Juni 2021 mendatang.
“Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan. Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPh badan, kemudian pembebasan PPh 2 impor dan percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021,” jelasnya.
Pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 secara virtual, Selasa (9/2), dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/2), Presiden juga mengapresiasi peran awak media dalam mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan. Sehingga warga semakin tertib dalam menjalankan 3M.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat,” papar Presiden.
Komentar