Jakarta, monitorkeadilan — Staf Khusus (Stafsus) Presiden Billy Mambrasar mengaku diminta Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk menjadi jembatan komunikasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan Pemerintah Pusat.
Gubernur Dominggus Mandacan menyampaikan permintaan dalam pertemuan membahas pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, di Kantor Gubernur Papua Barat, di Manokwari, Kamis (4/2).
“Saya diminta menjadi komunikator terutama dalam konteks percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua Barat,” ujar Billy usai pertemuan.
Menurut Billy pertemuan dengan gubernur membahas masukan terkait penyusunan Rencana Aksi Inpres tersebut.
Inpres menyebutkan rencana aksi yang difokuskan pada lima kerangka baru untuk Papua atau the new framework for Papua.
Ringkasan lima kerangka baru itu yakni percepatan pembangunan sumber daya manusia, percepatan transformasi pembangunan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup serta percepatan reformasi birokrasi.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) itu beberapa hal menjadi perhatian, yakni mendorong Pergerakan Papua Muda Inspiratif untuk mengembangkan wirausaha muda, pembangunan pariwisata terintegrasi Provinsi Papua Barat, mendorong investasi hijau yang inklusif untuk orang asli Papua, membangun pendidikan orang asli Papua dengan konsep sekolah unggulan berpola asrama, dan memperkenalkan program petani milenial.
Komentar