Jakarta, monitorkeadilan — Seorang Warga Negara Asing (WNA) menjadi bupati terpilih dalam Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adalah Orient Patriot Riwu Kore. Hingga saat ini dia berstatus Warga Negara Amerika Serikat.
Orient Patriot Riwu Kore berhasil memenangkan Pilkada Sabu Raijua tahun 2020.
Begitu status kewarganegaraannya dikonfirmasi Kedubes AS, sejumlah pihak langsung geger.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai KPU telah lalai dan abai dalam proses verifikasi paslon sampai penetapan calon terpilih.
Indonesia menurutnya tidak menganut sistem bipatride alias kewarganegaraan ganda/dwi kewarganeraan.
“Konsekuensi lanjutannya adalah pengesahan dan pelantikannya sebagai bupati batal demi hukum,” katanya.
“Kemendagri harus gerak cepat memperbaiki sistem kependudukan, agar ke depan tidak kecolongan lagi. Polisi juga harus turun tangan untuk mengusut dugaan tindak pidananya,” sambung Guspardi.
Menanggapi masalah tersebut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kecolongan.
“Saya lihat di beberapa pemberitaan bahwa KPU dan Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, artinya kalau pengakuan penyelenggara seperti itu yang bersangkutan telah melakukan tindakan pidana penipuan dan segala macamnya, sehingga harus diberikan sanksi,” tandas Doli.
Dia juga menyayangkan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang baru memberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan masih warga negaranya setelah rangkaian Pilkada selesai. “Yang memang jadi problem, penjelasan dari Kedutaan Amerika baru-baru ini didapatkan setelah proses Pilkada selesai, mungkin jika (penjelasan datang lebih) cepat, orang ini tidak dapat ikut Pilkada karena otomatis gugur,” tandas Doli.
Lebih lanjut menurut Doli Orient harus digugurkan sebagai calon bupati terpilih Sabu Raijua. Selanjutnya menjadikan peraih suara terbanyak nomor dua sebagai bupati terpilih.
Komentar