Jakarta, monitorkeadilan — Cuaca bukan satu-satunya penyebab banjir yang melanda banyak kawasan di Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menyebut, banjir juga diakibatkan kebijakan pemerintah tentang lingkungan yang tidak tepat dan tidak efektif di masa lalu namun anehnya masih diterapkan saat ini.
Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/2), Luluk menyoroti pembukaan lahan yang berpotensi menyebabkan banjir.
Di Kalimantan, katanya, pembukaan lahan meningkat dari 15 persen menjadi 72 persen dalam lima tahun terakhir.
Dalam dua tahun terakhir, pembukaan lahan untuk tambang meningkat 13 persen.
Ditambah lagi kawasan hutan lindung banyak yang berubah jadi perkebunan.
Menurutnya manajemen lingkungan yang diterapkan oleh KLHK belum mampu membentuk mitigasi bencana yang tangguh di Indonesia.
Dikatakan, banjir memicu banyak kerugian. Selain mengancam keselamatan warga juga berpotensi menimbulkan masalah seperti gagal panen.
Menurut Luluk saat ini sekitar 18.350 hektar di 11 kabupaten terancam gagal panen akibat terdampak banjir.
Komentar