Jakarta, monitorkeadilan — Tidak tertutup kemungkinan pemerintah membuka keran bagi keinginan untuk menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun kini muncul kemungkinan skema vaksinasi mandiri. Apa untung dan ruginya?
Saat membuka Kompas100 CEO Forum 2021 secara virtual, Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/1), Presiden Joko Widodo mengatakan vaksinasi mandiri dimungkinkan lantaran pemerintah perlu mempercepat vaksinasi. Apalagi, lanjut dia, kalangan dunia usaha bersedia untuk menanggung biayanya.
Perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19. Syaratnya, vaksin tersebut harus sesuai dengan yang diiizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik gagasan vaksinasi mandiri karena dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19.
“Artinya bisa saja setelah vaksin tenaga kesehatan dan tenaga pelayan publik selesai maka dalam waktu itu mungkin vaksin mandiri sangat dimungkinkan,” ujar Muhadjir saat wacana vaksinasi Covid-19 mandiri atas usulan para pengusaha di Tanah Air dalam program Prime Talk Metro TV, Kamis (21/1).
Muhadjir menjelaskan vaksinasi mandiri yang dimaksud adalah vaksinasi yang dilakukan perusahaan atau korporasi kepada karyawannya dan vaksinasi secara indivdual. Khususnya untuk korporasi, paling penting dan utama untuk segera dilakukan agar memulihkan perputaran roda ekonomi.
Pemerintah terbuka
Dalam penyelenggaraan Kompas100 CEO Forum 2021 secara virtual, Istana Merdeka Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah terbuka dengan berbagai opsi yang bisa mempercepat vaksinasi, termasuk vaksinasi mandiri.
Meski begitu, Budi menegaskan belum ada keputusan soal vaksinasi mandiri. Pemerintah masih berpegang pada rencana vaksinasi massal secara gratis.
Adapun jadwal vaksinasi untuk masyarakat umum baru akan dimulai akhir April atau Mei 2021.
Vaksinasi masyarakat umum ini berlangsung setelah jadwal untuk tenaga kesehatan dan pekerja layanan umum. Yakni Januari-Februari vaksinasi corona untuk 1,4 juta tenaga kesehatan. Lalu 17 juta pekerja layanan masyarakat di Maret-April, disusul 25 juta lansia setelahnya.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menekankan bahwa vaksinasi mandiri yang perencanaannya mulai digulirkan pemerintah bukan wujud komersialisasi vaksin dan apabila jadi berlaku nanti, vaksin yang diakses oleh swasta melalui vaksinasi mandiri tidak untuk diperdagangkan kembali.
“Saat ini pembahasan terkait vaksin mandiri, termasuk tentang jenis vaksin dan mekanisme pelaksanaannya masih dalam tahapan diskusi. Yang perlu ditekankan, vaksinasi mandiri bukan komersialisasi, tapi gotong royong membantu percepatan program vaksinasi,” kata Wiku.
Sementara Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menko Perekonmian Airlangga Hartarto menerangkan, vaksin mandiri diberikan secara gratis oleh perusahaan ke karyawan.
Komentar