Jakarta, monitorkeadilan — Keputusan pemerintah untuk menggratiskan vaksinasi Covid19 untuk seluruh masyarakat Indonesia, kontan menuai apresiasi berbagai kalangan. Tidak terkecuali dari kalangan DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo tersebut. Ia menilai kebijakan tersebut tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi dalam hal jaminan kesehatan masyarakat.
“UUD 1945 pasal 28A dan Pasal 28H menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka keputusan Presiden Jokowi sudah tepat dan sesuai amanat konstitusi,” kata Azis dalam siaran pers, Kamis (17/12).
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan menggratiskan vaksin pada seluruh masyarakat. Untuk itu akan dihitung ulang pos anggaran dalam memenuhi hal tersebut. Salah satu pos anggaran yang berpeluang di realokasi ulang adalah anggaran pembiayaan infrastruktur.
“Manusia adalah infrastrukur terbaik, jadi realokasi anggaran infrastruktur adalah keputusan politik terbaik. Karena masyarakat adalah aset kelangsungan bangsa dan negara. Apapun pos anggaran yang akan direalokasi demi kesehatan masyarakat, DPR akan sepenuhnya mendukung sesuai aturan dan mekanisme yang ada,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.
Menyikapi rencana teknis vaksinasi nasional, politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa banyak negara yang akan memulai vaksinasi per Januari-Febuari 2021, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, India hingga Singapura. Sehingga terlepas dari perdebatan publik, vaksinasi sudah menjadi keputusan logis untuk diterapkan.
“Vaksinasi merupakan keputusan logis yang diterapkan di masa kini, sekalipun terkesan tergesa-gesa. Ini memang situasi emergency (daruat). Dan negara memiliki konsekuensi logis untuk bertanggung jawab agar proses ini bisa berjalan dengan baik, adil dan merata. Ini sangat penting untuk di pahami” tandas Azis.
Legislator dapil Lampung II itu mengharapkan ketersediaan vaksin dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh elemen masyarakat. Untuk ini, ia berharap agar kementerian dan lembaga terkait dapat mengedukasi masyarakat secara transparan. Ia juga mendesak diplomasi vaksin makin ditingkatkan dalam menjamin ketersediaan vaksin.
“Akan ada berbagai merek dan jenis vaksin, tidak mudah mendapatkan vaksin saat seluruh dunia sedang merebutkannya. Setiap kesempatan harus dimanfaatkan untuk stok vaksin untuk keperluan dalam negri, tentu dengan pertimbangan ilmiah. India, Amerika dan China memiliki kemampuan produksi vaksin terbesar, maka diplomasi vaksin perlu lebih ditingkatkan lagi,” tutup Azis.
Komentar