Jakarta, monitorkeadilan — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mendukung dan memberikan apresiasi kepada Kabupaten Halmahera Barat yang dijadikan sebagai pilot project untuk Model Kota Tanpa Pungli.
Saat launching Model Kota Tanpa Pungli di Ternate, Halmahera Barat, Kamis (19/11), Mahfud mengatakan, dengan tidak adanya pungli diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat, pelayanan publik lebih baik sehingga kesejahteraan rakyat juga meningkat.
Menko Polhukam juga menegaskan, pungli merupakan bentuk lain kebobrokan dalam demokrasi.
Pungli menurut Mahfud MD dapat diilustrasikan dengan masyarakat yang harus mengeluarkan uang karena kalau tidak maka akan mendapat layanan yang sangat lama. Dengan pemberian uang ‘di bawah meja’ maka proses lama berubah menjadi super kilat.
“Yang lebih gila lagi kalau orang punya urusan, sudah bayar, kemudian ketahuan dan ditangkap tapi yang bayar yang kena polisi, dia diduga menyuap padahal dia yang diperas,” papar Menko Polhukam.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, pada saat ini pungli kecil-kecilan sudah mulai berkurang karena sekarang banyak aplikasi dimana orang bayarnya pakai top up atau kartu. Hal itu sudah berlaku di tempat fasilitas publik, kantor bupati. Kemudian membuat SIM lebih mudah bahkan sekarang sudah ada mobil yang mau bikin SIM atau pelayanan berjalan.
Komentar