Manokwari, monitorkeadilan.com — Tidak ada yang perlu diragukan dengan niat pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Papua Barat.
Mengutip Antara, percepatan tersebut berada di bawah koordinasi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dan akan mulai dikerjakan tahun depan.
Kepada Wapres, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, telah memberikan rancangan pelaksanaan teknis pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Komitmen kuat pemerintah pusat membangun Papua Barat juga diungkap gubernur setempat, Dominggus Mandacan, Kamis (19/11).
Pada rapat evaluasi kebijakan dan optimalisasi tata kelola Otsus Papua Barat di Manokwari hari ini, Gubernur Dominggus menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan terjadi lompatan kemajuan dan kesejahteraan pada masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Lompatan tersebut menuntut adanya inovasi-inovasi dalam tata kelola dana Otsus yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Gubernur Dominggus juga memaparkan bahwa selama 20 tahun Otsus terbukti mendatangkan berbagai kemajuan di pelayanan-pelayanan dasar pemerintah terhadap rakyat.
Selain itu Otsus juga terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan.
Dana Otsus mengubah wajah Papua Barat hingga kini diramaikan berbagai infrastruktur yang memudahkan pergerakan manusia serta mobilitas ekonomi.
Gubernur Dominggus Mandacan mengingatkan bahwa Otsus akan berakhir di tahun 2021. Namun pemerintah pusat telah menegaskan untuk melanjutkan Otsus Papua beserta pembiayaannya.
Komentar