Manokwari, monitorkeadilan.com — Pemerintah tidak boleh kalah oleh para penyebar hoax. Jika pemerintah kalah maka masyarakat umum jadi korban.
Pesan itu disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani pada Rapat Kerja Bupati dan Walikota se-Papua Barat di Manokwari, Kamis (5/11).
Gara-gara sebaran hoax, banyak warga masyarakat tidak mempercayai terjadinya pandemi penyakit mematikan seperti Covid-19. Akibatnya masyarakat mengabaikan disiplin penerapan protokol kesehatan yang diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit.
Karena itu Wakil Gubernur Papua Barat menyerukan agar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di setiap kota/kabupaten sewilayah Papua Barat untuk aktif menangkal informasi hoax yang membanjir melalui aplikasi media sosial.
Edukasi massal tentang Covid-19, lanjutnya, patut terus digalakkan agar masyarakat mampu melindungi diri sendiri dan keluarga dari ancaman virus berbahaya yang telah membuat ribuan rakyat meninggal dunia.
Bahkan saat ini hoax terkait vaksin juga membanjir. Hoax berisi pemikiran-pemikiran tentang vaksin yang disebut berbahaya. Sering kali untuk dapat mempengaruhi masyarakat, hoax menyebut nama ahli-ahli kesehatan.
Tidak jarang pula dibagikan melalui media sosial ujaran-ujaran tertentu yang patut diduga bermaksud menggiring masyarakat untuk menolak vaksinasi Covid-19. Sering pula ujaran-ujaran tersebut mengatasnamakan tenaga kesehatan bahkan wakil rakyat dalam sebuah petikan acara talk show televisi.
Penolakan masyarakat terhadap vaksinasi akan mempersulit upaya pemerintah meminimalisir pandemi. Jika hal itu terjadi, maka pemulihan keadaan terutama pemulihan ekonomi akan mengalami masalah.
Tampaknya masyarakat patut menduga, Indonesia yang tak segera pulih perekonomiannya merupakan tujuan utama dari para penyebar hoax. Masyarakat kian sengsara, para penyebar hoax berjaya.
Komentar