Jakarta, monitorkeadilan.com — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak agar pemerintah segera menerbitkan Perpres vaksinasi agar segera dapat diimplementasikan. Selain itu Netty juga mendesak agar segera membayar biaya pengadaan vaksin anti Covid-19 kepada perusahaan Sinovac asal China.
Netty beralasan, selain mengancam keselamatan warga, pandemi penyakit itu juga mempengaruhi banyak sektor.
“Pemerintah harus menyelesaikan pembayaran agar proses vaksinasi dapat segera dilakukan. Ini untuk jaminan keselamatan rakyat, jadi harus diprioritaskan. Jangan sampai Pemerintah bisa menyuntik PT. BPUI untuk Jiwasraya sebesar Rp20 triliun, tapi untuk kepentingan kesehatan justru belum disiapkan,” kata Netty dalam siaran persnya, baru-baru ini.
Netty juga meminta Bio Farma bekerjasama dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin. “Kapasitas Bio Farma hanya sanggup produksi 250 juta per tahun, jadi harus berkolaborasi dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin di tanah air,” ujarnya.
Menurut standar WHO, setidaknya 70 persen penduduk atau sekitar 170 juta orang Indonesia harus divaksin sebanyak dua kali penyuntikan.
Komentar