Jakarta, monitorkeadilan.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyambut baik langkah pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja. Menurutnya hal itu sesuai harapan publik.
Dalam siaran pers pada Jumat (3/7), Saleh menyebut program tersebut membutuhkan pasokan anggaran sebesar Rp 20 triliun.
“Seharusnya program itu mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” katanya.
Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi total agar program unggulan Presiden Jokowi tersebut benar-benar dapat mengantarkan calon-calon pekerja ke dunia kerja.
Jika perlu, lanjut legislator dapil Sumut II itu, evaluasi melibatkan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program kartu prakerja.
Komentar