Jakarta, monitorkeadilan.com — Kabar masyarakat diharuskan membayar biaya rapid tes, sudah bukan merupakan barang baru. Bahkan daftar harga pengecekan apakah seseorang terkena Covid-19 atau tidak, telah banyak dibagikan melalui media sosial.
Kalau kabar itu benar, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyesalkan. Menurut politisi PKB itu saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan karena Covid-19, sehingga tidak perlu dibebani lagi.
Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu pun minta agar Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Kesehatan, dan lembaga yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 memperhatikan masalah ini. “Masyarakat sekarang berada dalam kondisi susah sehingga jangan dibebani lagi dengan biaya-biaya yang lain,” ujar Jazilul Fawaid, Jumat (26/6).
Kabar rapid tes berbayar itu seperti ironi karena pemerintah membagikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat agar lebih leluasa menghadapi PSBB. “Kemarin diberi sembako tapi sekarang disuruh bayar rapid tes, ya itu namanya sama saja tidak ada yang dibantu,” kata Jazuli.
Dia juga mempertanyakan kabar bangsa ini sudah mampu membuat peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan rapid tes kepada masyarakat. Berarti menurut Jazuli, biaya tes itu bisa murah.
“Saya dengar produk dalam negeri sudah ditemukan, mestinya kan murah itu,” katanya lagi.
Politisi asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu menegaskan pihaknya sepakat rapid tes digelar namun harus dengan biaya murah. Biaya tes sebagaimana yang banyak beredar di media sosial itu dapat dipergunakan masyarakat untuk belanja keperluan sehari-hari selama setengah bulan.
Jazuli mengusulkan agar pemerintah memberi subsidi. “Misalnya rapid tes dilakukan di Puskesmas, maka Puskesmas itu mendapat subsidi,” tambahnya.
Komentar