Jakarta, monitorkeadilan.com — Masa depan Papua dipastikan sangat cerah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Orang Asli Papua (OAP) jadi pemimpin Indonesia di masa akan datang.
Itu pusat sorotan webinar yang digelar GPR TV Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Badan Intelijen Negara (BIN). Hadir sebagai narasumber dalam seminar bertema “Menakar Masa Depan Papua” di antaranya Deputi Kominfo BIN Wawan Hari Purwanto, Senior Pamong Papua Michael Manufandu, Duta Besar Imron Cotan, Akademisi Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mariyah, Tokoh Pemuda Papua Boy Markus Dawir, dan Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua UI Reno Mayor.
“Lihat Obama, mantan Presiden Amerika, dia Afro-Amerika, bisa jadi Presiden. Suatu saat nanti anak-anak Papua bisa jadi presiden. Kita berkompetisi saja. Tidak ada yang tidak mungkin,” kata Deputi Kominfo BIN Wawan Hari Purwanto.
Dalam kesempatan ini dirinya juga menegaskan bahwa sejauh ini pembangunan di Papua masih sesuai jalurnya lewat percepatan pembangunan di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya agar Papua dan Papua Barat segera menjadi daerah yang maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Namun demikian, Wawan mengamini bahwa salah satu hal yang paling penting dari pembangunan di Papua adalah pembangunan sumber daya manusianya, yakni OAP. Dia menilai bahwa kemampuan dan kreativitas OAP dalam mengembangkan ekonomi sudah sangat berkembang. Salah satu buktinya adalah keberadaan kawasan-kawasan terpadu di Sorong, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat yang sudah terkenal di dunia.
Hal ini, menurut Wawan, berkat pengembangan SDM di Papua yang terus digenjot sehingga menjadikan wilayah paling timur Indonesia itu bukan lagi daerah yang tertinggal.
“Pemuda-pemuda Papua menunjukkan punya masa depan yang cemerlang. Di Sekolah Intelijen Negara, anak-anak Papua bagus-bagus, IQ-nya di atas rata-rata. Taruna-taruna Papua dikirim ke luar negeri karena prestasinya yang bagus. Maka ke depan kita jangan lagi berpikir hanya pemuda dari Jawa, Sumatera, Sulawesi yang mendominasi,” jelasnya.
Di samping itu, Wawan juga mengatakan bahwa pembangunan di Papua butuh percepatan dan dikerjakan secara holistik menuju ke arah keadilan sosial di tanah Papua. Terkait itu, program dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua juga terus dilakukan secara afirmatif dan cepat karena akan segera berakhir pada 2021.
Dengan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON), misalnya, pemerintah membangun venue-venue olahraga berkelas dunia. Pembangunan infrastuktur, listrik, air bersih, logistik lewat jembatan udara, dan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga juga merupakan wujud dari percepatan pembangunan yang kini berlangsung di Papua.
“Pemerintah selalu mendorong percepatan pembangunan di Papua. Kami sering ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk memprioritaskan program pembangunan di Papua. Sekarang kan sudah mulai terlihat hasilnya,” ujar Wawan.
Sementara dalam menyikapi isu-isu mengenai separatisme atau gerakan yang bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Wawan memastikan pemerintah tetap akan memberikan perlindungan hukum bagi OAP yang berbeda pandangan meskipun gerakan-gerakan tersebut melanggar konstitusi dan merupakan tindak pidana.
Dalam hal ini, pemerintah selalu mengedepankan pendekatan komunikasi dari hati ke hati lewat dialog-dialog untuk meredam isu separatisme yang kerap ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak yang tidak ingin Papua menjadi bagian dari NKRI.
“Ayo kita bicara dari hati ke hati dengan kelompok-kelompok yang berbeda ideologi. Bagi saya, memang negara harus hadir untuk bagaimana bisa merubah mindset (pola pikir) pemuda-pemuda Papua. Ini masalah kita bagaimana mengawal NKRI di Papua ke depan,” tandasnya.
Komentar