Jakarta, monitorkeadilan.com — Ketua organisasi keagamaan biasanya merupakan tokoh yang memiliki pengaruh. Pengaruh itu diharapkan dapat digunakan untuk mendorong masyarakat yang seagama untuk mematuhi anjuran pemerintah terkait pencegahan Covid-19.
Karena itu pula Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menggalang pertemuan dengan perwakilan organisasi keagamaan Indonesia. Dalam pertemuan di Graha BNPB, Jakarta, Doni mengharap agar ketua organisasi keagamaan ikut berperan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Karena pendekatan keagamaan dipandang lebih dipatuhi masyarakat,” kata Doni dalam pernyataannya. “Perlu strategi bersama dari para tokoh agama agar masyarakat mau mengubah perilaku,” lanjutnya.
Perwakilan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Heri Wibowo mengatakan, gereja selalu taat pada aturan pemerintah. Terkait adaptasi kebiasaan baru alias new normal, Romo Heri menegaskan bahwa KWI menerapkan protokol kesehatan seperti dianjurkan pemerintah.
Sementara perwakilan Walubi, Sannano, mengatakan bahwa sejak beberapa waktu kebaktian umat Budha dilakukan secara daring. Hal yang sama diterapkan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Persatuan Umat Budha Indonesia dan organisasi keagamaan lainnya.
Perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu BT mengatakan perlu digunakan bahasa yang sederhana untuk meningkatkan disiplin masyarakat.
Pendeta Jacky dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) mengatakan, sejak awal organisasi itu mengemas narasi bahwa gereja merawat kehidupan, sehingga Covid-19 harus dihindari oleh para jemaatnya.
Hadir dalam pertemuan itu para tokoh agama dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Ketua Permabudhi, Dharma Budhi, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Persatuan Umat Budha Indonesia.
Komentar