oleh

Alat Coblos Pilkada Serentak 2020 Pakai Cotton Bud?

banner 468x60

Jakarta, monitorkeadilan.com — Mungkinkah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sementara tahun 2020 menggunakan tusuk gigi? Yang jelas saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempertimbangkan penggunaan alat coblos sekali pakai dan penyemprotan tinta ke jari pemilih.

Seperti diketahui, Komite I DPD RI terang-terangan menyatakan tidak sepakat Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember. Para senator beralasan, Covid-19 terdapat kemungkinan belum pupus di akhir tahun. Karena itu para wakil daerah tidak ingin Pilkada Serentak menjadi klaster baru penularan virus itu.

banner 336x280

Selain itu DPD RI juga menilai Pilkada di masa Covid-19 membutuhkan dana tambahan untuk membeli berbagai peralatan pencegah penularan penyakit, baik untuk petugas pelaksana maupun para pemilih. DPD menilai tambahan biaya itu membebani negara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan sedang merancang PKPU tentang tahapan Pilkada dalam masa kenormalan baru dengan protokol kesehatan yang ketat. Ditegaskannya bahwa KPU memperhatikan keselamatan penyelenggara, peserta dan pemilih.

Bahkan KPU tengah memikirkan alat coblos dan pengenaan tinta yang lebih aman. Menurutnya alat coblos berupa paku yang dipakai berulang-ulang berpotensi menjadi media penularan virus dari satu pemilih ke pemilih lain. Arief mengatakan memikirkan untuk mengganti paku dengan alat semacam tusuk gigi dengan ukuran lebih besar agar bekas coblosan mudah terlihat. Dia juga mempertimbangkan penggunaan cotton bud, tetapi akan beresiko biaya.

Soal penggunaan tinta, menurut Arief sebaiknya jari pemilih tidak masuk ke cairan tinta. Terdapat kemungkinan cara itu diganti dengan penyemprotan atau penetesan tinta.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pelaksanaan Pilkada 2020 tetap akan digelar 9 Desember 2020. Pelaksanaannya nanti dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. “Opsi (Pilkada Serentak) diundur di 2021 Maret atau September, itu pun tidak menjamin,” kata Tito dalam rapat kerja virtual dengan Komisi II DPR RI, Rabu (27/5).

“Dulu kita memang punya harapan pada waktu rapat yang pertama, harapan kita, mungkin situasi kita belum jelas saat itu seperti apa virus ini ending-nya. Kita waktu itu skenarionya adalah 2021 itu aman,” sambungnya.

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan