Jakarta, monitorkeadilan.com — Sebanyak 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China memang saat ini ditunda kedatangannya. Namun, pemerintah menegaskan akan tetap pakai tenaga kerja asing untuk pengembangan pabrik baterai di Konawe, Sulawesi Tenggara.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencoba meluruskan sejumlah informasi yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini.
“Nggak ada lah. Orang itu berencana minta, setahu saya, saya juga baru dengar dari media malah. Dia itu nanti baru bulan Juni-Juli baru kejadiannya,” kata Luhut dalam sebuah bincang santai yang disiarkan RRI, Minggu (10/5/20).
Luhut tak menampik bahwa 500 pekerja asal China itu sudah mulai mengurus izin di Kementerian Ketenagakerjaan. Pengurusan izin itu dimulai dari sekarang, karena menurutnya proses perizinan tidak mungkin selesai dalam satu dua hari.
Luhut menjelaskan bahwa para TKA China ini bakal terlibat dalam proyek persiapan industri litium baterai. Dia menegaskan bahwa para tenaga ini dibutuhkan untuk membangun industri di Indonesia.
“Memang industri ini memerlukan orang orang yang paham membangunnya. Tidak serta merta kita siap. Kita nggak siap, kita harus jujur itu. Tapi sekarang ini kita kerjakan. Jadi Juni atau Juli siap kita kerjakan ini nanti tenaga asing yang mengerjakan, biarlah mengerjakan,” tandasnya.
Meski begitu, dia mengklaim, dalam waktu bersamaan diadakan pula pelatihan bagi pekerja lokal Indonesia. Sebab, menurutnya selama ini belum ada sumber daya dari lokal yang mampu menangani proyek itu tanpa campur tangan asing.
“Ya memang teknologinya dari dia, teknologi maju nggak bisa dong kita kerjakan semua, jadi harus ada dia (China),” bebernya.
Luhut bilang, pemerintah tidak akan tunduk pada kontrol asing meski para TKA China terlibat di proyek itu. Karenanya, dia ingin semua pihak tidak gemar menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Nah nanti yang kerja siapa, ya kita sebagian besar 90% adalah orang Indonesia. Belum banyak orang daerah jadi karena pendidikan kurang bagus, sekarang 3 tahun terakhir diperbaiki,” tandasnya.
“Jadi jangan kita sebarkan berita bohong. Orang bilang kita bikin lapangan kerja. Ya memang kita buat lapangan kerja. Tapi untuk bikin lapangan kerja itu perlu orang dulu bikin induknya setelah bikin induknya kita yang bikin kerja semua,” lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kemnaker R. Soes Hindharno mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Binapenta Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan TKA China.
Penundaan ini telah memperhatikan usulan dan aspirasi yang berkembang terkait rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara, khususnya pandangan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang telah disampaikan melalui surat resmi.
“Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19. Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD Provinsi terkait hal tersebut,” kata Soes Hindharno.
(MK/Nasional)
Komentar