Manokwari, monitorkeadilan.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat mengupayakan agar 25.400 kartu prakerja yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tersebut tidak hangus lantaran terkendala persoalan teknis.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Jumat, mengutarakan bahwa ia sudah menginstruksikan kepada instansi teknis agar segera berkoordinasi kepada pemerintah pusat dan seluruh kabupaten kota.
Ia ingin masyarakat yang berhak memperoleh kartu prakerja bisa menikmati bantuan pusat melalui program tersebut.
“Segera ditindaklanjuti kendalanya dimana. Kuota yang diberikan kepada Papua Barat cukup besar, jangan sampai dalam pelaksanaanya kita tidak dapat sama sekali,” ucap gubernur.
Ia mengemukakan, pendaftaran kartu prakerja dibuka dalam tiga tahap. Pada tahap pertama kuota yang diberikan lebih dari 25.000 lembar.
“Tanyakan juga pada tahap kedua dan ketiga kita dapat tambahan atau tidak sehingga lebih banyak warga kita yang memperoleh kompensasi dari program kartu prakerja ini,” ujarnya lagi.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakertrans Papua Barat Ermawati Siregar pada kesempatan sebelumnya menyebutkan pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 3 di portal www.prakerja.go.id telah ditutup Kamis 30 April 2020. Hingga batas waktu penutupan, tak satupun pekerja dari Papua Barat yang berhasil mengakses masuk.
Ermawati mengatakan Disnakertrans Provinsi Papua Barat hanya membantu mengirim data dan selanjutnya para pekerja mendaftar secara mandiri melalui link yang disiapkan pusat.
Untuk mengakses, para pekerja perlu menyerahkan alamat email, NIK (Nomor Induk Kependudukan) serta punya handphone adroid yang digunakan untuk akses.
‘’Memang sudah ada yang mencoba tetapi untuk masuk ke link (www.prakerja.go.id) sangat sulit karena ada jutaan pekerja yang mengaksesnya,’’ ujarnya.
(MK/Edu)
Komentar