Jakarta, monitorkeadilan.com — Polemik soal bantuan sosial Kementerian Sosial yang dikemas dalam tas bertuliskan “Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19”, mencapai klimaks.
Politisi gaek Abdillah Toha menyebut Wasekjen MUI Ustadz Tengku Zulkarnain “bodoh”, bahkan kebodohannya mengangkat Ustadz Zul sebagai pengurus MUI.
Abdillah Toha di akun Twitter @AT_AbdillahToha menulis: “Maaf, memang susah menghadapi orang bodoh. Apalagi bodohnya mampu mengangkat dirinya jadi Pengurus MUI. Presiden itu nama lembaga, bukan orang. Kalau ditulis “Bantuan Jokowi” nah itu baru salah.”
Abdillah geram setelah Ustadz Tengku di akun @ustadtengkuzul mempertanyakan lambang kepresidenan di tas bansos itu. “Bukankah sebaiknya dituliskan BANTUAN PEMERINTAH, dan lambangnya lambang Pemerintah Indonesia Burung Garuda…?” tanya @ustadtengkuzul.
Belakangan, pakar hukum Dusri Mulyadi menegaskan bahwa pernyataan Ustadz Tengku soal tas kontroversial itu tak salah. Menurut Dusri, bansos itu diambil dari anggaran Kemensos bukan dari anggaran Kepresidenan.
“Rasanya bukan Ust @ustadtengkuzul yang bodoh. Bantuan 600rb itu diambil dari anggaran Kemensos yang berasal dari APBN a.k.a Uang Rakyat..Bukan dari Anggaran Kepresidenan. Maka tak seharusnya lambang Kepresidenan yang dipakai. Katanya kamu orang pintar…tapi bedakan Post Anggaran Negara gak bisa,” tegas Dusri di akun @dusrimulya menanggapi cuitan @AT_AbdillahToha.
“Bila itu dari anggaran Kemensos dari APBN maka seharusnya yang dipakai Lambang Kemensos ataupun Lambang Negara (Burung Garuda). Bukan pakai Lambang Kepresidenan..karena itu bukan dari gaji Presiden ataupun anggaran Lembaga Kepresidenan. Namanya pun bukan “Bantuan Presiden”, tapi “Bantuan Negara”,” tambah @dusrimulya.
Peneliti Perludem Titi Anggraini sempat meminta bantuan sosial tidak dipersonalisasi untuk jabatan politik, misalnya bantuan Presiden.
“Banyak program negara u/ masyarakat di masa pandemi yang disimpangi u/kepentingan politik elektoral. Ini terjadi karena bansos dipersonalisasi u/ jabatan politik. Misal, Bantuan Presiden. Mestinya karena pakai uang negara dan itu uang rakyat, labelnya adalah: DARI RAKYAT, bukan bantuan,” tulis Titi di akun @titianggraini.
@titianggraini menambahkan: “Seolah-olah posisi-posisi tertentu yang berbaik hati membantu rakyat di masa pandemi, padahal uang yang digunakan untuk belanja segala hal itu adalah uangnya negara (baik pusat maupun daerah). Notabene uangnya rakyat juga. Dari rakyat kembali lagi untuk rakyat. Bukan bantuan posisi ini itu.”
(MK/Politik)
Komentar