oleh

Akibat PKS Lemah Melobi, Harapan Kursi Wagub DKI pun Ambyar

banner 468x60

Jakarta, monitorkeadilan.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merelakan kursi wagub DKI Jakarta untuk jadi milik Partai Gerindra. readyviewed Kader PKS, Nurmansyah Lubis kalah banyak suara dari Ahmad Riza Patria, 17 lawan 81 suara dalam voting di paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

Meski dipandang sebagai pil pahit, PKS melihat kekalahan kadernya itu sebagai sebuah realitas politik. Konsekuensi dari posisi PKS yang berikrar seorang diri sebagai oposisi penguasa.

banner 336x280

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyebut kekalahan Nurmansyah jadi cermin lobi politik PKS tak lagi mumpuni. Partai yang dipimpin oleh Sohibul Iman itu kerap gagal mempengaruhi partai politik lain.

“Dalam seni perebutan kekuasaan, dalam proses pengambilan keputusan, PKS telah gagal dalam proses lobi,” ujar Karyono, Senin (6/4).

Kekalahan yang dialami PKS ditandai sebagai episode tambahan rentetan bagaimana PKS ‘dikangkangi’ Gerindra dalam sejumlah rangkaian proses politik.

Di politik ibu kota, misalnya, seperti diketahui, sejak Sandiaga mengundurkan diri dari kursi wagub, PKS digadang-gadang punya tiket emas untuk menempatkan kadernya mendampingi Anies Baswedan. Namun hasil berkata lain. Gerindra yang memetik keuntungan.

Begitu juga pada Pilpres 2019. Sebelum Prabowo memutuskan untuk menggandeng Sandiaga Uno, PKS amat yakin salah satu kadernya akan menjadi cawapres.

PKS bahkan sempat mengusulkan sembilan nama kader mereka sebagai calon pendamping Prabowo pada Pilpres 2019. Mereka yakni Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anies Matta, Irawan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufrie, Tifatul Sembiring, Mardani Ali Sera, serta Almuzzamil Yusuf.

“Bisa jadi PKS rapi dan kuat di akar rumput tapi lemah di tataran lobi politik tingkat atas,” tegas Karyono.

Terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menyebut sejak awal PKS kurang maksimal memanfaatkan ‘karpet merah’ calon wakil gubernur DKI yang sudah diberikan Gerindra, hingga akhirnya PKS dikangkangi Gerindra.

“DPRD tak kunjung kuorum paripurna menandakan komunikasi politik PKS tersumbat dengan fraksi lainnya,” kata Adi, Senin (6/4).

Adi melanjutkan, hal tersebut yang membuka celah lebar ke Gerindra untuk mengajukan calon sendiri, dalam hal ini Ahmad Riza Patria untuk menjadi wakil mendampingi Gubernur Anies Baswedan.

Posisi PKS dalam peta politik nasional yang menyatakan diri sebagai oposisi dianggap turut melemahkan lobi-lobi politik mereka. Di sisi lain, Gerindra yang akhirnya memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin memiliki daya tawar yang lebih kuat.

“Pemilihan Wagub hari ini potret dari politik nasional, karena PKS ditinggal sendirian,” jelasnya.
Kering figur lobi andal

Lemahnya lobi-lobi politik PKS juga diakui oleh Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie.

Jerry menyebut PKS sudah tidak memiliki power yang sama seperti tahun 2009 saat mereka satu koalisi dengan Partai Demokrat.

“Apalagi mereka saat ini hanya 50 kursi. Tahun 2009 silam mereka punya 59 kursi (di DPR RI),” ujar Jerry.

Hilangnya daya pikat PKS ini, kata dia disebabkan gejolak internal partai beberapa waktu belakangan. Salah satu pentolan PKS saat itu, Fahri Hamzah dipecat secara sepihak oleh petinggi partai.

Setelah dipecat dari PKS, Fahri bersama pentolan PKS lainnya, Anis Matta dan Mahfudz Siddiq membuat Partai Gelombang Rakyat (Gelora) yang dideklarasikan 10 November 2019.

“Apalagi terjadi dualisme saat Fahri Hamzah keluar bersama Anis Matta dan membuat partai baru maka daya gedor mereka berkurang,” tuturnya.

“Keduanya bisa dibilang pentolan PKS, dan ada lagi tokoh-tokoh lain yang menyeberang, seperti Mahfudz Siddiq, Rofi Munawar, dan Achmad Rilyadi,” sambung Jerry.

Sementara itu, Juru Bicara PKS, Pipin Sopian mengatakan hasil pemilihan Gubernur DKI Jakarta menggambarkan realitas politik nasional.

“Di mana PKS sebagai satu-satunya partai yang bersikap oposisi yang berada di luar pemerintahan berhadapan dengan mayoritas partai pendukung pemerintahan,” ujar Pipin.

Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengatakan terpilihnya Riza lewat mekanisme voting yang dilakukan di DPRD DKI Jakarta merupakan sebuah kenyataan.

Pihaknya pun berharap agar Riza bisa bekerja membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Ibu Kota.

“Ya, realitas seperti itu, kita harap Riza bisa kerja baik, membantu Gubernur mengatasi masalah Jakarta, termasuk covid19 yang tengah mewabah,” kata Arifin, Senin (6/4).

Ia pun mengucapkan selamat kepada Riza yang telah mengalahkan calon wakil gubernur yang diusulkan oleh PKS, Nurmansjah Lubis. Arifin tak ingin mengungkit kembali proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang telah berlangsung sejak Sandiaga Uno mencalonkan diri menjadi wakil presiden RI pada Agustus 2018.

Menurutnya, logika di DPRD DKI Jakarta berbeda dengan publik dalam pemilihan sosok wakil gubernur DKI Jakarta. Padahal, lanjut Arifin, PKS telah berjuang dan berikhtiar menghadirkan sosok yang terbaik.

“Mau bagaimana lagi, ini sudah kebijakan politis, meski PKS sudah berikhtiar hadirkan calon terbaik yang siap kerja dengan Gubernur menangani masalah Jakarta. Bahkan, calon kita elektabilitas di publik paling tinggi, tapi logika publik beda dengan logika di DPRD,” tuturnya.

(MK/Politik)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan