Jakarta, monitorkeadilan.com — Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengkritik rencana tes kesehatan terkait virus corona (Covid-19) yang akan dilakukan terhadap 575 anggota DPR RI beserta para anggota keluarganya pekan ini.
Jumisih mengatakan seharusnya para wakil rakyat tidak mementingkan dirinya sendiri. Jumisih mengingatkan bahwa jutaan buruh masih bekerja di tengah ancaman tertular corona tanpa perlindungan kesehatan yang jelas.
“Elite politik jangan egois. Anggota dewan tidak selayaknya menggunakan keistimewaan posisi untuk aman dari corona, sedangkan jutaan rakyat yang tidak bisa reses harus menanggung corona dengan keselamatan jiwa dan keamanan ekonominya,” kata Jumisih, Selasa (24/3).
Jumisih mengingatkan jutaan buruh yang mayoritas perempuan saat ini masih berdesak-desakan di pabrik melakukan proses produksi. Mereka, kata Jumisih, bekerja tanpa alat pelindung kesehatan.
Jumisih juga mengingatkan bahwa para buruh juga sedang berada dalam ketidakpastian nasib. Jumisih menyebut banyak para pemilik perusahaan sedang ketar-ketir menghadapi dampak ekonomi dari virus corona.
“Mestinya kepentingan buruh padat karya ini jadi prioritas bagi pemerintah dan DPR,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono juga menolak rencana tes corona untuk para anggota dewan.
Menurut dia, seharusnya buruh dan masyarakat tidak mampu yang perlu diprioritaskan. Sebab sebagian besar dari mereka masih bekerja berhimpitan di saat pandemi ini.
“Apalagi pemerintah kan sampai saat ini tidak berani meliburkan seluruh buruh. Malah DPR sudah diperpanjang masa resesnya,” ucap Kahar, Selasa (24/3).
Sebelumnya, tes kesehatan terkait virus corona (Covid-19) akan digelar untuk 575 orang anggota DPR RI dan para keluarganya. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menaksir 2 ribu orang akan menjalani tes kesehatan akhir pekan ini.
Indra mengatakan tes ini dilakukan atas permintaan para wakil rakyat. Dia mengklaim dana untuk gelaran ini diperoleh dari patungan para anggota DPR RI.
Namun setelah pengumuman tes itu, sejumlah fraksi menyatakan penolakan. Tercatat Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tidak bersedia ikut dan meminta rakyat diprioritaskan.
(MK/Nasional)
Komentar