Palu, monitorkeadilan.com — Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola menyatakan keputusan untuk mengisolasi wilayah guna mencegah penularan Virus Corona memiliki konsekuensi biaya besar.
“Lockdown itu mengisolasi diri. Apakah kita siap membiayai penduduk Sulteng kalau lockdown dilakukan, karena mereka tidak boleh beraktivitas di luar rumah? Tidak bisa,” kata Longki menanggapi usul Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira, dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Palu, Senin (16/3), dikutip dari Antara.
Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak punya cukup dana untuk menanggung hidup sekitar tiga juta warganya jika menerapkan isolasi wilayah.
“Yang ada itu pembatasan sosial. Aktivitas penduduk Sulteng di luar rumah dibatasi,” katanya.
Ia mengatakan pembatasan interaksi sosial langsung antara lain dilakukan pemerintah dengan meniadakan sementara kegiatan belajar di sekolah di semua jenjang pendidikan hingga 14 hari ke depan serta mengupayakan penutupan tempat hiburan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi menunda kegiatan yang mengumpulkan massa dan untuk sementara meniadakan apel pagi dan upacara tanggal 17 bagi aparatur sipil negara.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga untuk sementara melarang warna mancanegara masuk ke wilayahnya, utamanya warga dari negara yang melaporkan kasus penularan Virus Corona.
Kepada warga, Gubernur menganjurkan mereka mengurangi kontak fisik dengan orang atau benda yang dapat menyebarkan penularan virus, antara lain dengan mengganti jabat tangan dengan ucapan salam, serta menghindari kerumunan massa.
Hingga Minggu (15/3), sebanyak 117 orang di Indonesia dinyatakan positif Virus Corona. Lima orang di antaranya meninggal dan delapan orang dinyatakan sembuh.
Tagar #lockdownindonesia sendiri sempat menjadi trending di dunia maya. Namun, Presiden Jokowi memilih untuk sekadar mengimbau warga untuk beraktivitas dari rumah.
(MK/Kesehatan)
Komentar