Jakarta, monitorkeadilan.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah mendapatkan info lapangan yang menyebut biaya pengiriman logistik antardaerah masih mahal. Presiden mengisyaratkan bahwa mahalnya biaya logistik tidak segaris dengan tujuan awal tol laut.
Dijelaskan, tol laut bertujuan mengurangi disparitas harga, baik antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal.
“Namun, saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antardaerah masih mahal,” ujarnya.
Kepala Negara menyebutkan biaya logistik dari Jakarta ke sejumlah daerah seperti Padang, Medan, Banjarmasin, hingga Makassar jauh lebih mahal dibandingkan biaya logistik dari Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Bangkok, bahkan Shanghai.
Menurut Presiden fenomena itu harus segera disikapi dan dibenahi agar tujuan awal program tol laut dapat tercapai. Dalam arahannya di rapat terbatas, Presiden menekankan sejumlah hal. Pertama, melakukan evaluasi terhadap implementasi program tol laut agar menjadi semakin efisien.
”Biaya logistik antardaerah antarwilayah antarprovinsi harus bisa diturunkan. Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien,” ujarnya.
Kepala Negara juga mendapatkan laporan biaya sulit turun karena tidak seimbangnya muatan, terutama dari wilayah timur. Jumlah muatan barang dari barat ke timur penuh, tapi dari timur ke barat muatan jauh berkurang.
Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa pelaksanaan program tol laut seharusnya dapat dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Saat ini, berdasarkan data yang didapat, kontribusi transportasi laut terhadap keseluruhan produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah dibanding sektor transportasi darat maupun udara.
Komentar