oleh

Kacaunya Komunikasi Lingkaran Jokowi soal Corona dan Kepanikan Masyarakat

banner 468x60

Jakarta, monitorkeadilan.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi mengumumkan kasus perdana virus corona (covid-19) di Indonesia pada Senin lalu (2/3). Tak lama kemudian, kepanikan muncul.

Masyarakat di sejumlah tempat menyerbu toko serta pasar swalayan. Mereka membeli masker, bahan makanan dan lain-lain dalam jumlah besar, lantaran takut kehabisan jika virus corona semakin mewabah.

banner 336x280

Sejumlah pakar komunikasi publik menganggap gelagat masyarakat itu adalah akibat dari pemerintah Indonesia yang belum maksimal dalam menebar ketenangan. Ada sejumlah catatan yang kiranya perlu didengar oleh pemerintah.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio perlu memahami karakteristik masyarakat Indonesia. Menurutnya, sekadar imbauan untuk tenang dan berdoa sudah terbukti tidak mujarab.

“Harusnya begitu wabah di China dan di mana-mana kita harus siap, malah disuruh berdoa, itu enggak akan mempan,” ucapnya, Rabu (4/3).

Agus menganggap pemerintah kini perlu lebih transparan dalam menginformasikan perkembangan kasus virus corona di Indonesia. Dia yakin masyarakat bisa lebih tenang jika pemerintah memaparkan alat, metode, rumah sakit dan lain-lain yang digunakan.

Informasi tentang itu pun mesti diberikan secara masif. Tentu agar diterima masyarakat berbagai lapisan hingga menciptakan rasa tenang.

“Jika bisa menanganinya apa alatnya, obatnya, sistem isolasinya, ada enggak? Kan enggak ada penjelasan itu dari Juru Bicara Kemenkes maupun Juru Bicara Presiden,” ucap dia.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ada enggak tools-nya, ada enggak TOR-nya, Pemerintah Daerah harus ngapain. Saya belum lihat itu,” tambahnya.

Agus lalu menyinggung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.

Inpres itu mengatur peran masing-masing kementerian/ lembaga untuk menetapkan kebijakan melalui evaluasi, kajian, dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Menurut Agus, masih ada yang perlu disempurnakan. Terutama mengenai koordinasi dengan pemerintah daerah mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari banyak pulau.

“Kemudian bagaimana perintah pemerintah pusat ke daerah, apa patokannya. RSUD bagaimana. Bagaimana dengan Puskesmas tingkat I dan seterusnya. Lalu sebagai orang pemegang BPJS, boleh tidak langsung ke rumah sakit atau tidak, kan enggak ada itu,” tutur Agus.

Penilaian senada dilontarkan oleh Peneliti Kebijakan Publik sekaligus dosen Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo.

Menurut dia, guna meredam kepanikan masyarakat, perlu ada tindakan konkret dari pemerintah. Bukan lagi sekadar imbauan. Misalnya dengan penyemprotan disinfektan di ruang publik.

“Mungkin pemda kita bisa merespons tempat-tempat umum, itu disemprot dengan disinfektan. Foodcourt, kan pemerintah bisa memerintahkan pusat-pusat pertokoan, kantor-kantor, tempat orang makan siang disemprot disinfektan,” imbuh Roy.

Dampak Buruk

Perihal penyebaran informasi di media sosial yang kebenarannya masih dipertanyakan, Roy menyatakan hal tersebut turut memengaruhi sikap masyarakat.

Akan tetapi, ia memandang dampak buruknya bisa diminimalisir dengan keterbukaan informasi dari pemerintah. Jika demikian, masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah ketimbang konten di media sosial.

“Saya sendiri bukan pemerhati media sosial. Tapi artinya, kalau informasi dari pemerintah bagus, itu media sosial tidak didengar orang. Informasi dari pemerintah yang akurat, baik dan perlu, itu yang dibutuhkan,” tandasnya.

Emrus Sihombing, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, sependapat bahwa kepanikan muncul sebagai akibat dari informasi yang minim dari pemerintah.

Ia mengkritik sikap lambat pemerintah dalam membuat manajemen komunikasi. Padahal, terang dia, virus tersebut sudah menyebar dan mengancam kehidupan di banyak negara.

Emrus lantas meminta agar kementerian dan lembaga terkati tidak pasif dalam pencegahan dan penanganan virus corona. Semua lembaga negara perlu menciptakan ketenangan.

“Misal katakanlah Bulog, kami sudah tersedia jumlah beras. Atau katakanlah masker, kan hilang di pasar, harusnya Kementerian Perindustrian menyampaikan lebih awal, ‘kami sudah bekerja sama dengan pabrik-pabrik bahwa kita tidak akan kekurangan’. Mestinya begitu,” ucap dia.

(MK/Kesehatan)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan