Jakarta, monitorkeadilan.com — Jiwa sosial dari tokoh wanita pemberdayaan masyarakat Gorontalo, Idah Syahidah, tidak memandang batas wilayah dan suku. Walau ia berasal dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Gorontalo, tapi tidak menyurutkan niatnya membantu warga Jakarta yang sedang mengalami bencana banjir besar di awal tahun 2020 ini.
Idah Syahidah tanpa banyak bicara langsung turun ke daerah yang mengalami banjir sangat parah. Ia datang, berdialog dan memberikan bantuan kepada korban banjir di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kalibata Jaksel, Jumat (3/1).
Idah Syahidah paham betul bahwa persoalan banjir di Jakarta adalah persoalan turun temurun yang sudah berumur puluhan tahun. Karena itu, tidak sepantasnya ada masyarakat, apalagi pejabat, yang saling menyalahkan soal banjir besar di Jakarta.
Jika melihat sejarah, banjir besar di Jakarta sudah mulai terjadi sejak tahun 1960, kemudian berturut-turut tahun 1996, 2002, 2007, 2013, 2015, 2018 dan terakhir tahun 2020 ini.
Bahkan jika ditarik lebih jauh ke belakang, persoalan banjir sudah dialami sejak zaman penjajahan Belanda. Ini sebabnya pembangunan kanal timur dan kanal barat di Batavia (sekarang Jakarta) sudah dimulai sejak zaman Belanda. Sayangnya baru kanal barat yang selesai, dan setelah kemerdekaan pembangunan kanal timur terhenti. Baru dimulai lagi pembangunan kanal timur pada tahun 2003.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengajak agar seluruh potensi dan energi yang dimiliki digunakan untuk membantu para korban.
“Bencana banjir ini sejatinya bukan yang pertama kali terjadi di ibukota dan beberapa kota sekitarnya. Namun sudah beberapa kali terjadi. Oleh karenanya saya berharap ditengah musibah ini seluruh pihak menahan diri untuk tidak saling menyalahkan atas peristiwa ini,”ujar Idah Syahidah di Kalibata Jakarta Selatan (3/1).
“Ketika diri sendiri saja tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan sendiri, maka jangan mencoba menyalahkan orang lain ketika terjadi bencana. Yang lebih penting saat ini bagaimana menanggulangi bencana agar tidak sampai jatuh korban jiwa dan kerugian yang lebih besar lagi. Itu pun merupakan tanggung jawab seluruh pihak,” kata anggota BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR RI ini.
Sikap berjiwa besar Idah Syahidah patut menjadi teladan bagi siapa pun, bahwa menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah. Harusnya bencana ini menjadi tanggung jawab bersama.
Tidak lupa, Idah Syahidah mengapresiasi BNPB (badan nasional penanggulangan bencana) yang notabene merupakan mitra kerjanya di Komisi VIII DPR sudah cukup baik dalam melakukan penanganan pasca banjir. Baik dalam hal kecepatan dan ketepatan menangani korban bencana. Namun ia tetap berharap ada peningkatan kinerja.
Soal payung hukum dan regulasi tentang penanggulangan bencana, Idah Syahidah bersama rekan-rekannya di komisi VIII DPR juga akan merevisi dan membahas undang-undang penanggulangan bencana yang saat ini sudah dalam masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020.
(MK/Fokus)
Komentar