Jakarta, monitorkeadilan.com — Sejak tahun 2021 mendatang, Ujian Nasional (UN) tidak ada lagi. Itu merupakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadhiem Makarim. Maka anak-anak sekolah di seluruh wilayah Indonesia hanya mengikuti UN terakhir di tahun 2020.
Bagaimana sikap Presiden Joko Widodo terkait penghapusan UN oleh Mendikbud?
Terhadap rencana ‘berani’ Mendikbud Nadhiem Makarim menghapus UN, sejumlah tokoh angkat bicara. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid, mendukung Mendikbud, asalkan nilai-nilai Pancasila serta kurikulum kebangsaan tidak dihapus. Menurut Jazilul, UN hanyalah sistem.
Serupa dikemukakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Orang nomor dua di Indonesia itu hanya minta agar Mendikbud mencari penggantinya, agar pemerintah tetap memiliki acuan untuk menilai kualitas pendidikan nasional.
Di kantornya di Jakarta beberapa waktu lalu, Mendikbud Nadhiem Makarim mengatakan mendapat banyak masukan dari guru, murid, dan orang tua siswa agar pelaksanaan ujian nasional dikaji ulang.
Jokowi Mendukung
Terhadap rencana Mendikbud menghapuskan UN, ternyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan.
“Sudah dihitung, dikalkulasi, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, di Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated KM 38, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Rabu (12/12) siang.
Jokowi juga mengatakan, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi dan survei karakter. Menurut Jokowi keduanya dapat dijadikan alat evaluasi untuk mengukur perkembangan kualitas pendidikan di tanah air.
Asesmen kompetensi diarahkan ke sekolah dan para guru, hingga menghasilkan angka-angka untuk menentukan grade. “Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi sehingga bisa naik levelnya, akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik, diinjeksi,” papar Jokowi. (kn)
Komentar