Jakarta, monitorkeadilan.com — Sistem pemilihan umum menentukan bukan saja demokratisasi, namun juga peluang bagi seluruh anak bangsa untuk menjadi pemimpin nasional.
Selama era Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem pemilihan umum tidak langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun setelah dilakukan amandemen keempat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada 2002, Indonesia melaksanakan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.
Terkait sistem pemilihan tersebut, Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma menilai setiap daerah memiliki kondisi politik yang berbeda. Sehingga tidak bisa diratakan seluruh daerah untuk dilakukan satu sistem yang sama.
“Terkait dengan Pemilihan Langsung maupun Tidak Langsung, mungkin setiap daerah memiliki cara berbeda. Siapa yang tidak tahu kondisi saat Pemilu di Papua. Hampir setiap Pemilu, di Papua paling kacau. Minimal kantor KPU-nya kacau, penyelenggara Pemilunya seperti dikawal. Saya pernah di KPU Provinsi Papua, saat pleno itu pasti kendaraan barakuda itu menjadi pajangan untuk mengamankan komisioner,” ujar Filep dalam acara Diskusi Empat Pilar di Media Center Gedung MPR-DPR, Rabu (11/12/2019).
“Artinya walaupun Pemilu ini sarat demokrasi, tetapi kita harus memilih mana yang lebih efektif dan efisien pada suatu daerah,” tambahnya.
Menurut Filep, pemilihan secara langsung, pada suatu daerah bisa layak dilakukan jika kondisi politiknya bagus. Namun, ada suatu daerah lain yang kondisi politiknya tidak bagus, sehingga sistem pemilian langsung perlu dipertimbangkan.
“Ada yang daerah membutuhkan pemilihan secara langsung karena dinamika politiknya bagus, tapi daerah seperti kita di Papua, saya pikir memang harus dipertimbangkan,” tuturnya.
Nah, terkait dengan Pemilu Presiden, Felip pun punya impian agar orang Papua bisa ikut berperan besar dalam pembangunan negeri. Salah satunya dengan menjadi pemimpin negeri atau presiden.
“Saya sebagai anak Papua punya mimpi suatu saat anak Papua menjadi Presiden. Itu mimpi besar saya ketika 1.000 orang tahun 1961 menyatakan sikap bergabung dengan NKRI dalam bendera itu. Kami punya mimpi besar suatu saat orang Papua menjadi Presiden,” ujarnya.
Terkait bagaimana peluang orang Papua menjadi Presiden, ia pun kembali menyinggung sistem pemilihan secara langsung dan tidak langsung. Menurutnya, jika pemilihan secara langsung, warga Papua peluangnya kecil untuk maju menjadi presiden.
“Nah bagaimana caranya agar kelompok Papua yang minoritas ini bisa menjadi bagian yang menentukan negara yang besar ini, saya berpikir kalau memang Presiden dipilih, wakilnya jangan dipilih. Jadi Presiden dipilih oleh rakyat, wakilnya ditunjuk oleh Presiden atau MPR. Jadi Papua juga bisa ambil bagian menjadi pemimpin negara. Kalau tidak, menurut kami yang suka berdiskusi, sampai ayam tumbuh gigi pun orang Papua tidak bisa jadi Presiden,” bebernya.
“Tapi kalau kita ubah sistem pemilihannya, ya itu kemungkinan Papua bisa menjadi pemimpin, minimal wakil presidennya,” tambahnya.
(MK/Politik)
Komentar