Sentani, monitorkeadilan.com — Fenomena unik terjadi di Kabupaten Jayapura, Papua. Tidak sedikit kepala kampung di Kabupaten Jayapura merupakan orang kota. Ini terjadi lantaran beberapa orang yang menduduki posisi kepala kampung namun lebih suka tinggal di wilayah kota.
Fenomena itu pun membuat Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, merasa prihatin. Dia mengancam tidak akan menurunkan Alokasi Dana Kampung (ADK) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) ke kampung jika kepala kampungnya lebih suka tinggal di kota.
Keprihatinan bupati agaknya dapat dipahami. Sebab jabatan kepala kampung diberikan masyarakat. Pada pemberian jabatan itu terselip amanat sekaligus kepercayaan. Lantaran itu seharusnya kepala kampung membalas amanat dan kepercayaan masyarakat itu dalam bentuk kepemimpinan dan pelayanan yang maksimal.
Bupati Mathius menguraikan, masyarakat melaporkan adanya tiga kepala kampung yang selalu berada di kota. Laporan itu disampaikan saat bupati melakukan kunjungan kerja ke Distrik Kaureh, beberapa waktu lalu. Menurut masyarakat, kepala kampung berada di kota dalam kurun setahun terakhir.
Bupati pun mempertanyakan pertanggungjawaban anggaran-anggaran pembangunan yang disalurkan melalui ADD dan ADK selama ini.
Bupati dengan tegas memerintahkan agar dilakukan evaluasi serta pengecekan terhadap kepala kampung yang kerap kedapatan berada di kota tanpa memperhatikan masyarakat kampung yang dipimpinnya. Jika terbukti kepala kampung melalaikan tugasnya, bupati mengancam akan menghentikan ADD dan ADK.
Kepala Distrik Kaureh, Najamudin, mengatakan dirinya kerap menegur kepala-kepala kampung yang meninggalkan kampung untuk tinggal di kota. Sejauh ini katanya, teguran tidak membuahkan hasil. (kn)
Komentar