Jakarta, monitorkeadilan.com — Di masa Orde Baru, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) cukup populer. Saat itu BKKBN merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Sejak memasuki Orde Reformasi BKKBN terus meredup. Bahkan saat ini badan itu seperti ada dan tiada.
Penilaian itu dilontarkan Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. “BKKBN seperti ada dan tiada. Padahal, program di BKKBN harus terus disemarakkan,” katanya di sela rapat dengar pendapat umum dengan Forum Komunikasi PLKB Non-PNS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).
Dalam RDPU terungkap, para pekerja lapangan keluarga berencana (PLKB) non PNS mengungkap keinginan agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan mereka. Padahal merupakan garda terdepan dalam mengkampanyekan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.
Rahmad Handoyo mengatakan bahwa, pemerintah harus membuat formula untuk memperkuat BKKBN sekaligus memperjelas eksistensi badan itu.
“BKKBN ini mau dibawa ke mana, gaungnya sudah tidak terdengar,” katanya.
Terkait keluhan PLKB non PNS, Rahmad berjanji akan memperjuangkan, sehingga mereka mengalami peningkatan kesejahteraan. (kn)
Komentar