oleh

KEK Sorong akan Serap 15.000 Lapangan Kerja, Bagaimana agar Diisi Tenaga Kerja Lokal ?

banner 468x60

Sorong, monitorkeadilan.com — Kawasan Ekonomi Khusus Sorong telah resmi. Di balik itu akan ada penyerapan 15.000 tenaga kerja, tapi agar yang terserap adalah tenaga kerja dari masyarakat lokal, maka Papua Barat membutuhkan Balai Latihan Kerja (BLK).

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan meminta pemerintah pusat membangun balai latihan kerja (BLK) berskala nasional di provinsi tersebut untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

banner 336x280

Terkait hal ini, kata Gubernur dihadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada peresmian KEK Sorong, Jumat, menyebutkan bahwa dirinya sudah menyampaikan proposal pembangunan BLK kepada presiden saat berkunjung ke Papua Barat pasa April 2019.

“Kami berharap bisa segera ditindaklanjuti sehingga bisa dimanfaatkan secepatnya untuk mendidik tenaga kerja di Papua Barat,” harap gubernur.

Dia mengutarakan, pengembangan KEK Sorong akan menyerap sebanyak 15 ribu tenaga kerja dan akan terus berkembang seiring penambahan perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.

“Saat ini sudah ada enam perusahaan yang beroperasi. Dalam waktu dekat akan ada dua lagi yang masuk, satu diantaranya PT Antam Nikel. Kebutuhan tenaga kerja akan terus meningkat maka harus kita persiapkan sejak dini,” ujarnya.

Dominggus menginginkan, kebutuhan tenaga kerja seluruh perusahaan di kawasan ini dapat diserap dari kalangan masyarakat setempat. Dengan demikian, angka pengangguran bisa berkurang secara bertahap.

Ia optimistis, lapangan kerja di Papua Barat kedepan akan terbuka lebar. Selain di KEK Sorong perusahaan dengan skala usaha besar juga sudah dan akan masuk di Papua Barat.

“Seperti LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Pabrik Semen di Manokwari dan tidak lama lagi Petrokimia akan masuk di Teluk Bintu. Belum lagi kalau Train III LNG Tangguh sudah beroperasi. Ini semua membutuhkan ribuan tenaga kerja,” sebut Mantan Bupati Manokwari tersebut.

Ia mengakui, pemerintah lambat dalam menyiapkan tenaga kerja ahli di daerah sehingga perusahaan harus mendatangkan dari luar. Meskipun demikian, baginya masih ada waktu untuk memperbanyak tenaga kerja skill melalui pendidikan dan pelatihan.

“Yang sudah bagus itu di Teluk Bintuni, bupati bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Migas Petrotekno. Sudah berjalan empat angkatan dan akan terus berlanjut,” ucapnya.

(MK/Ekonomi)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed