oleh

Lobi Tingkat Tinggi sedang Terjadi agar Gerindra Masuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

banner 468x60

Jakarta, monitorkeadilan.com — Waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden semakin dekat, ibarat permainan sepakbola, saat ini adalah waktu injuri time, yaitu waktu paling kritis dan menegangkan, semua taktik dan pergerakan dilakukan dengan intensitas yang tinggi.

Berbagai manuver dan lobi politik oleh para elit politik di balik layar tentu terjadi dengan sangat seru dan sulit dibayangkan oleh rakyat biasa.

banner 336x280

Terkait isu Gerindra akan masuk dalam pemerintahan Jokowi, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan Gerindra belum pasti bergabung dalam koalisi pemerintah meski pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin hanya tinggal hitungan hari. Lobi masih terus dilakukan.

Jokowi-Ma’ruf bakal dilantik menjadi presiden-wakil presiden 2019-2024 oleh KPU pada 20 Oktober mendatang usai mengalahkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu.

“Masih terus lobi tingkat tinggi,” ujar Hendrawan, Senin (7/10).

Hendrawan belum mau membeberkan kendala yang membuat Gerindra masih belum pasti bergabung dalam koalisi pemerintah. Apakah karena belum ada kesepakatan terkait jabatan menteri atau masih ada partai politik yang belum menerima Gerindra bergabung dalam koalisi.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono mengatakan hal serupa. Dia menegaskan bahwa partainya bersikukuh mengajukan konsep untuk membangun Indonesia ke depan.

Ada beberapa konsep yang diajukan. Akan tetapi, dia lebih menggarisbawahi soal ketahanan pangan dan energi terbarukan. Gerindra ingin orang pilihannya sendiri yang menjadi pimpinan pelaksana konsep tersebut.

Apabila konsep diterima tapi dijalankan bukan oleh orang pilihan Gerindra, maka partai yang diketuai Prabowo Subianto itu menolak untuk berkoalisi dengan pemerintah.

“Untuk mewujudkan itu, jika seandainya Gerindra diminta untuk bergabung, syaratnya adalah program dan konsep tersebut harus dijalankan. Untuk itu ada beberapa pos yang harus dipegang untuk menjamin pelaksanaan program tersebut,” ucap Sugiono.

Berdasarkan informasi yang diperoleh CNN dari petinggi partai politik mantan pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, mengatakan masih ada sisa satu kursi menteri. Gerindra berambisi mendapatkan kursi tersebut.

Gerindra meminta pos itu sekaligus meminta dukungan untuk memperoleh ketua MPR. Akan tetapi, satu keinginan Gerindra bertepuk sebelah tangan, yakni soal Ketua MPR.

Gerindra gagal mendapatkan posisi ketua MPR lantaran mayoritas fraksi mendukung Bambang Soesatyo dari Golkar pada Kamis lalu (3/10).

Mengenai kabar tersebut, Sugiono menampik. Dia mengatakan bahwa partainya tidak meminta menteri. Sebaliknya, justru koalisi Indonesia Kerja yang menawarkan jabatan.

Sejauh ini, Gerindra masih lebih ingin konsep-konsepnya diterima untuk membangun Indonesia ke depan. Karenanya, jabatan menteri yang ditawarkan masih belum pasti diterima.

“Terus terang Gerindra tidak pernah meminta kursi menteri di Kabinet. Pihak 01 yang menawarkan kursi kabinet itu ke Gerindra,” tuturnya, Jumat (4/10).

Pada 2014 lalu, Jokowi-Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian, sepekan setelahnya, mereka mengumumkan menteri-menteri kabinet.

Apabila Jokowi, pada 2019, kembali mengumumkan menteri kabinet sepekan setelah pelantikan seperti 2014 lalu, maka Gerindra masih memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan lobi.

(MK/Politik)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed