oleh

Gubernur Papua Barat Perintahkan Beri Proyek Pengusaha Asli Papua Tanpa Lelang

banner 468x60

Manokwari, monitorkeadilan.com — Keberpihakan pemerintah daerah Papua Barat kepada pengusaha lokal asli Papua bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain. Bukan bermaksud diskriminasi, tapi tujuannya adalah terjadinya pemerataan pembagian “kue pembangunan” dan pemberdayaan pengusaha asli Papua.

Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berusaha mengoptimalkan program pemberdayaan terhadap para pengusaha asli daerah tersebut melalui pembagian proyek tanpa proses lelang.

banner 336x280

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Dance Sangkek di Manokwari, Rabu menjelaskan, sesuai perintah gubernur pihaknya sudah melakukan pendataan pengusaha asli Papua di seluruh kabupaten/kota. Itu dilakukan, agar paket pekerjaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

“Sudah kami lakukan dan jumlah pengusaha asli Papua tercatat lebih dari 6.000 orang sesuai badan usaha dari berbagai sektor. Itu data kotor dan masih membutuhkan verifikasi,” sebut Sangkek.

Selanjutnya, sesuai kesepakatan antara gubernur dan para bupati/wali kota, 30 persen dari total pengusaha Papua itu akan diakomodir dalam paket pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah provinsi dan 70 persen sisanya diberikan kepada kabupaten/kota.

Dari 6.000 lebih jumlah pengusaha Papua itu, lanjut Dance, Pemprov mendapat jatah pemberdayaan kepada 2.600 pengusaha Papua. Setelah diverifikasi melalui aplikasi elektronik didapat data sebanyak 1.572 orang.

Persoalan data dianggap sudah selesai dan sekarang masuk tahap implementasi. Dua hari belakangan Bappeda telah mendistribusikan daftar nama pengusaha ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai paket pekerjaan yang tersedia.

Pada tahap ini, kata dia, kembali terjadi kendala sebab tidak sedikit dari paket kegiatan itu sudah diambil atau diserahkan kepada pengusaha lain.

“Mantul lagi, belum bisa berjalan mulus karena kamar yang sudah disiapkan ternyata sudah diisi oleh orang lain. Kami tidak menyalahkan OPD karena mungkin ada hal yang perlu dipertimbangkan,” sebut dia lagi.

Terkait persoalan itu, ia sudah mengumpulkan seluruh OPD untuk mencari solusi terbaik, mengingat tidak semua pengusaha asli Papua terakomodir dalam kegiatan tahun ini.

“Kami sudah berusaha maksimal melaksanakan perintah gubernur, tapi tiba saatnya pada implementasi masih terjadi kendala. Kami berharap yang belum dapat tahun ini bersabar untuk menanti kegiatan tahun depan,” kata dia.

(MK/Ekonomi)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed