oleh

Mengenal Firli Bahuri, Sang Ketua KPK Baru yang Dianggap Kontroversial

banner 468x60

Jakarta, monitorkeadilan.com — Inspektur Jenderal Pol Firli Bahuri akhirnya terpilih sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbaru periode 2019-2023.

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terpilih menjadi ketua baru KPK lewat penunjukan langsung, tanpa voting oleh di Komisi III DPR.

banner 336x280

Firli terpilih setelah para anggota dewan melakukan voting lima komisioner baru KPK. Setelah itu, mereka menskors rapat pleno untuk menentukan nama ketua baru KPK lewat musyawarah.

“Berdasarkan diskusi dan musyawarah seluruh fraksi hadir, dihadiri kapoksi dan perwakilan fraksi-fraksi menyepakati untuk menjabat pimpinan Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua yang pertama adalah Firli Bahuri,” kata Ketua Komisi III DPR Azis membacakan hasil voting di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9) dini hari.

Sebelum penunjukkan Firli menjadi ketua KPK, diadakan voting untuk penentuan lima komisioner baru KPK dari 10 calon yang ada. Firli berhasil mendapat suara dari semua anggota Komisi III DPR yang berjumlah 56 orang.

Suara Firli mengalahkan nama-nama capim lainnya. Tercatat Alexander Marwata memperoleh 53 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, dan Lili Pintauli Siregar yang mendapatkan 44 suara.
Riuh tepuk tangan anggota dewan menyambut penguman terpilihnya Firli tanpa melalui proses voting oleh 56 anggota Komisi III DPR.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengirimkan sepuluh nama capim KPK ke DPR untuk diikutkan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR.

Nama-nama tersebut merupakan hasil seleksi capim KPK yang dilaksanakan panitia seleksi pilihan Jokowi. Seleksi sudah digelar sejak 5 Juli 2019

Tidak bisa memuaskan semua pihak

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik menganggap penolakan publik terhadap Ketua KPK baru Irjen Firli Bahuri sebagai hal yang biasa.

Erma menyampaikan pihaknya tak bisa membuat keputusan yang menyenangkan semua pihak. Namun ia mengklaim keputusan jajaran baru KPK adalah yang terbaik.

“Ya biasalah, namanya pemilihan ada pro kontra, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Saya udah bilang, lima pimpinan ini komposisinya paling baik, sesuai undang-undang,” kata Erma setelah penetapan lima komisioner KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9) dini hari.

Erma menyebut Firli dipilih menjadi ketua berdasarkan urutan perolehan suara. Kapolda Sumsel itu meraih dukungan dari seluruh anggota Komisi III DPR yang berjumlah 56 orang.

Dia berharap Firli dkk bisa menjalankan rencana yang sudah dipaparkan di uji kepatutan dan kelayakan. Erma juga menegaskan tugas mereka adalah melaksanakan aturan yang akan berlaku.

“Tugasnya tidak ada tugas lain, yaitu jalankan Undang-undang KPK itu,” tutur dia.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin meminta masyarakat menyudahi pro kontra terkait pemilihan Firli

“Soal pro kontra itu sudah, hari ini sudah selesai, lihat lembaran baru bagaimana pimpinan KPK bisa bersinergi dengan pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif,” ujar Aziz.

Sosok yang dianggap kontroversial

Sebelum mengikuti seleksi Capim KPK, Firli menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Pria kelahiran Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan itu menjadi orang nomor satu di Polda Sumatera Selatan sejak 20 Juni 2019.

Karier Firli dihabiskan pada Korps Bhayangkara. Sejumlah jabatan pernah ia emban selama mengabdi di Polri, di antaranya Kapolres Persiapan Lampung Timur dan Wakapolres Lampung Tengah (2001), Kasat III/Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2005), Kapolres Kebumen (2006), Kapolres Brebes (2007), dan Wakapolres Metro Jakarta Pusat (2009).

Dia juga pernah menjabat sebagai Asisten Sespri Presiden (2010), Dirreskrimsus Polda Jateng (2011), Ajudan Wapres RI (2012), Wakapolda Banten (2014), Karodalops Sops Polri (2016), Wakapolda Jawa Tengah (2016), Kapolda Nusa Tenggara Barat (2017), dan Kapolda Sumatra Selatan (2019).

Sebelum menjadi Kapolda Sumatera Selatan, Firli pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK pada 2018.

Firli dalam beberapa waktu terakhir menjadi nama yang paling disorot karena dianggap sarat kepentingan ketika mengikuti seleksi Capim KPK. Menurut data milik pegiat antikorupsi, Saor Siagian, 500 pegawai KPK merasa keberatan soal keikutsertaan Firli dalam seleksi Capim KPK karena masalah dugaan pelanggaran etik.

Kehadiran Firli ramai-ramai ditolak berbagai pihak, mulai dari LSM hingga pegiat antikorupsi, termasuk dari elemen pegawai KPK sendiri. Para pegawai KPK enggan bersedia jika Firli menjadi pimpinan mereka.

Firli pun menjadi sosok yang dianggap kontroversial karena namanya terus lolos berbagai tahapan yang dilakukan Pansel KPK, meski mendapat banyak penolakan.

Pun demikian ketika Wakil Ketua KPK Saut Situmorang akhirnya mengumumkan bahwa Firli terbukti melakukan pelanggaran etik ketika menjadi Deputi Penindakan.

Kesimpulan itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pimpinan KPK tertanggal 23 Januari 2019.

“Perlu kami sampaikan, hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/9) lalu.

Sejumlah pelanggaran dilakukan Firli menurut KPK. Dewan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari menjelaskan, pertama, Firli dua kali bertemu dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi ketika KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont pada tahun 2009-2016.

Tsani mengungkapkan kalau Firli tidak pernah meminta izin melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait perkara dan tidak pernah melaporkan ke pimpinan.

Pelanggaran etik selanjutnya adalah ketika Firli bertemu pejabat BPK, Bahrullah Akbar di Gedung KPK. Saat itu, Bahrullah diagendakan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo perihal kasus suap dana perimbangan. Tsani mengungkapkan Firli didampingi Kabag Pengamanan menjemput langsung Bahrullah di lobi Gedung KPK.

Kemudian pelanggaran ketiga dilakukan ketika Firli bertemu dengan pimpinan partai politik di sebuah Hotel di Jakarta, 1 November 2018.

Saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI kemarin, Firli pun mengklarifikasi sangkaan pelanggaran etik yang dijatuhkan padanya, termasuk pula isu soal ratusan tiket gratis Westlife saat menjabat Kapolda Sumsel.

“Soal karcis konser Westlife, saya jelaskan sekalian agar klir. Enam ratus karcis Westlife dituduhkan disebar di Polda Sumatra Selatan secara gratis. Saya tidak pernah tahu sama sekali itu,” ujar Firli dalam uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9).

Firli menjawab isu pertemuan dengan mantan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi. Pertemuan itu jadi sorotan sebab KPK sedang menelusuri kasus Newmont yang menyeret TGB.

Firli mengklaim pertemuan itu terjadi tak sengaja. Ia sedang bermain tenis bersama pimpinan militer setempat. Namun usai bermain, TGB yang saat itu masih gubernur tiba-tiba datang.

Ia bahkan menegaskan tak ada pembicaraan kasus dalam pertemuan itu. Bahkan KPK tetap mengekspos kasus tersebut beberapa bulan setelah pertemuan tersebut.

“Saat itu TGB bukan tersangka. Sampai hari ini belum pernah tersangka. Kawan-kawan dewan terhormat mengikuti tidak ada kepala daerah jadi tersangka secara sembunyi-sembunyi,” ucapnya.

“Saya jelaskan semuanya biar besok-besok tidak ada isu-isu lagi,” ucap Firli.

(MK/Fokus)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed