Jakarta, monitorkeadilan.com — Pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat, banyak pihak yang mempertanyakan apakah mungkin mengadakan Pilkada serentak di kedua provinsi tersebut tahun depan.
Menjawab opini liar di publik, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan pihaknya akan tetap menggelar Pilkada serentak 2020 di Papua dan Papua Barat. Ada 20 daerah di dua provinsi tersebut yang akan menggelar pilkada.
Arief menyampaikan tak ada alasan untuk tidak jadi menggelar pemilu di Bumi Cendrawasih meski kondisi di dua provinsi tersebut sempat terjadi kerusuhan beberapa waktu terakhir.
“(Pilkada di papua dan Papua Barat) Tetap jalan. Semua 270 daerah (se-Indonesia) harus jalan di 2020,” ujar Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9).
Dia berkata KPU belum membahas secara mendalam terkait potensi gangguan keamanan selama Pilkada 2020, khususnya di Papua dan Papua Barat.
Namun Arief mengakui tak menutup kemungkinan KPU bakal mengusulkan pengetatan penjagaan selama penyelenggaraan pilkada tahun depan di dua provinsi paling timur Indonesia itu.
“Kalau ada situasi yang kami nilai agak rawan, kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kalau masih diperlukan lagi kami akan koordinasi dengan pihak TNI,” ujarnya.
Sekadar diketahui Pilkada serentak tahun depan mulai digelar pada 23 September 2020. Ada 270 daerah yang ikut serta, terdiri dari sembilan provinsi dan 261 kabupaten/kota.
Adapun di Papua dan Papua Barat terdapat 20 daerah yang ikut Pilkada serentak. Di Papua ada Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Warofen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Yalimo.
Sementara di Papua Barat ada Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari.
(MK/Politik)
Komentar