oleh

Investasi harus Untungkan Papua, Bukan Justru Rugikan Masyarakat Papua Asli

banner 468x60

Jakarta, monitorkeadilan.com — Kemarin terdapat pertemuan perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9).

Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo yang bertindak sebagai juru bicara para tokoh yang hadir menyatakan masyarakat Papua gelisah dengan perkembangan tata ruang di Papua dan Papua Barat. Ia menyebut sebagian orang asli Papua masih pada tahapan berburu dan meramu dalam wilayah tertentu.

banner 336x280

Ia menyatakan wilayah atau zona yang menjadi tempat orang asli Papua berburu dan meramu terganggu dengan kegiatan investasi. “Zona ini terganggu oleh kegiatan investasi yang tidak didialogkan dengan masyarakat terdampak,” kata Abisai.

Menurutnya, masyarakat Papua tak keberatan dengan masuknya investasi ke Bumi Cendrawasih. Ia menyadari investasi akan menggerakkan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat asli Papua.

“Namun investasi tersebut yang sekaligus juga memampukan sumber daya manusia di tempat investasi tersebut,” ujarnya.

Selain soal wilayah berburu dan meramu, Abisai menyampaikan masyarakat Papua juga cemas melihat generasi muda orang asli Papau tertinggal dalam pendidikan. Menurutnya, masih banyak anak Papua yang putus sekolah serta terlibat masalah sosial.

Abisai menjelaskan munculnya anak-anak muda ini terjadi karena berubahnya profil demografi Papua dalam 20 tahun terakhir. Menurutnya, generasi muda Papua muncul dan bergeliat meningkatkan kemampuan diri sambil mengatasi trauma konflik.

“Perubahan profil demografi baru ini juga menimbulkan kecemasan akan persaingan di berbagai sektor yang tumbuh di Papua,” tuturnya.

Lebih lanjut, Abisai meminta pemerintah pusat memperhatikan masalah peningkatan sumber daya manusia Papua. Selama ini, kata Abisai, Papua disebut sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam.

Namun, kekayaan SDA itu tak sebanding dengan jumlah dan kualitas SDM orang asli Papua yang mampu memanfaatkannya. Menurutnya, banyak pihak yang lupa soal pentingnya pengembangan SDM Papua.

“SDM Papua yang berdaya saing jauh lebih berharga dan diperlukan di masa depan dari SDA yang terbatas, akan berkurang bahkan akan berakhir,” tuturnya.

Abisai turut menyampaikan sembilan tuntutan tokoh Papua dan Papua Barat kepada Jokowi dalam pertemuan tadi.

Tuntutan itu antara lain soal pemekaran wilayah, pembentukan badan nasional urusan Tanah Papua, revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Prolegnas 2020, sampai pembangunan Istana Kepresidenan di Papua.

Jokowi menanggapi langsung sembilan tuntutan tersebut. Di antaranya, mantan wali kota Solo itu akan menggunakan wewenangnya agar BUMN dan perusahaan swasta menerima 1.000 mahasiswa Papua yang baru lulus.

Kemudian Jokowi juga menyetujui pemekaran, namun hanya untuk dua atau tiga wilayah. Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menyetujui pembangunan Istana Kepresidenan di Papua pada tahun depan.

(MK/Ekonomi)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed