Manokwari, monitorkeadilan.com — Pasca kejadian konflik antara mahasiswa di Jawa Timur membuat Pemerintah Daerah Papua Barat untuk mengambil tanggung jawab terhadap warganya yang berada di daerah lain.
Pemerintah Provinsi Papua Barat akan meningkatkan pemantauan mahasiswa dari daerah tersebut yang melaksanakan studi di luar daerah.
“Mahasiswa kita tersebar di seluruh wilayah Indonesia, rata-rata mereka kuliah melalui program beasiswa baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kami ingin mereka benar-benar kuliah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba di Manokwari, Papua Barat, Kamis.
Beberapa waktu lalu, Dowansiba ke Aceh untuk mengecek kondisi mahasiswa yang menempuh studi di sana. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengikuti studi secara aman.
“Ada sekitar 23 mahasiswa Papua Barat yang mendapat beasiswa melalui program afirmasi yang dilaksanakan pemerintah pusat. Saya sama mereka, fokus saja kuliah, tidak usah terprovokasi dengan situasi di Papua Barat,” katanya.
Dinas Pendidikan Papua Barat mengecek para mahasiswa yang berada di seluruh daerah namun terbentur anggaran. Selama ini belum ada dana rutin yang dianggarkan pemerintah daerah.
“Sekarang ini biaya transportasi udara cukup mahal. Untuk menjangkau seluruh kota studi butuh anggaran yang tidak sedikit, sedangkan dalam daftar anggaran dinas belum dialokasikan,” katanya.
Ia berupaya mulai tahun depan sudah ada anggaran yang dipersiapkan, dengan demikian pemantauan bisa dilakukan rutin baik pada aspek studi yang dijalani mahasiswa maupun kondisi asrama mahasiswa di setiap daerah.
Belajar dari kasus yang selama ini terjadi, Dowansiba tak ingin ada mahasiswa gagal menuntaskan studi, karena persoalan pribadi. Mahasiswa yang diberangkatkan ke luar daerah harus kembali dengan membawa ijazah.
“Saya juga alumni dari luar, dari SMA sampai kuliah saya tuntaskan di Jogja. Teman-teman saya saat itu banyak yang pulang karena pengaruh situasi di Papua. Akhirnya tak kembali dan kuliahnya gagal,” ujarnya.
“Ada juga mahasiswa yang tidak kuliah baik-baik dan menjadi mahasiswa abadi di rantauan. Dia tinggal di asrama sama-sama dengan anak istrinya, saya tidak mau adik-adik kita seperti itu,” katanya.
Mulai tahun depan, kata dia, pengawasan akan dilakukan lebih ketat. Selain memantau langsung para mahasiswa Dinas Pendidikan Papua Barat akan bekerja sama dengan pihak kampus.
“Selama ini kita tidak mendapat laporan tentang data studi mahasiswa kita dari kampus. Saya akan lakukan komunikasi dengan pihak kampus sehingga kita bisa memantau status kuliah mereka secara rutin. Sehingga ketahuan siapa yang betul-betul kuliah dan tidak,” kata dia.
(MK/Pendidikan)
Komentar